Kuasai Parlemen, Koalisi Merah Putih Bantah Ingin Jegal Pemerintahan Jokowi

"Sejauh ini tidak ada wacana itu (menjegal pemerintahan). Di sini, kita ingin demokrasi kita itu Pancasila, bukan demokrasi liberal atau demokrasi yang kebablasan," kata Wakil Ketua DPR dari Gerindra, Fadli Zon, di Kompleks Parlemen, Rabu (8/10/2014).

Dengan dikuasainya parlemen, kata dia, KMP ingin menjadi kekuatan penyeimbang yang dapat mengontrol setiap kebijakan pemerintahan. Untuk itu, ia menekankan agar Jokowi-JK dapat fokus merealisasikan janji politik dan ekonomi mereka kepada rakyat saat Pilpres 2014 lalu.

Ia menambahkan, jika memang pemerintah membuat kebijakan pro-rakyat, mustahil parlemen akan menolak kebijakan itu. Parlemen hanya akan mengoreksi kebijakan pemerintah yang dianggap tak mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

"Kalau mereka bekerja fokus dan dipimpin profesional, sudah pasti kita akan dukung program-program yang pro-rakyat. Tapi, kalau merugikan, ya tentu akan kita koreksi," katanya.

Sebelumnya, paket pimpinan MPR yang diajukan KMP memenangi voting tertutup yang dilangsungkan kemarin. Paket tersebut keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan 347 suara. Paket yang diusung koalisi Jokowi-JK hanya mendapatkan 330 suara. Satu suara lain abstain.

Adapun komposisi paket itu adalah Zulkifli Hasan (PAN) sebagai calon ketua MPR, didampingi empat calon wakil ketua MPR, Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta (DPD).