Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Ternyata Otak di Balik Menangnya Paket Koalisi Merah Putih di Pimpinan MPR

Kompas.com - 08/10/2014, 15:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengaku menggunakan jaringannya di Dewan Pimpinan Daerah untuk memecah suara lembaga tersebut dalam pemilihan pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat.

"Saya mantan Ketua Asosiasi Gubernur se-Indonesia sehingga jaringan di DPD kuat. Karena itu, kami bermain di DPD dengan memecah suara," kata Fadel saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Fadel mengatakan, Golkar dan Koalisi Merah Putih (KMP) terkejut dengan langkah PPP menyeberang ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam pemilihan pimpinan MPR pada Rabu dini hari. Sikap PPP, menurut dia, menunjukkan bahwa partai tersebut tidak istikamah dan tidak menjaga kebersamaan dengan KMP.

"Kami memberikan kursi ke PPP dengan mengambil Pak Muqowam karena pernah empat kali menjadi anggota DPR dari PPP," ujarnya.

Namun, menurut Fadel, PPP tidak mau KMP mengajukan Muqowan dan tetap menginginkan Hasrul Azwar menjadi salah satu pimpinan MPR dalam paket KMP.

Selain itu, menurut dia, PPP pecah dan tidak solid mendukung kebijakan partai untuk tetap di KMP saat pemilihan pimpinan MPR.

"Akhirnya kami memiliki sikap, kalau mereka mau ke sana (KIH), silakan saja karena itu hak mereka," katanya.

Fadel menegaskan, KMP menguasai MPR dan DPR sebagai bentuk menjalankan check and balances pemerintahan. Dia mengatakan, masyarakat jangan berprasangka buruk bahwa ada penguasaan KMP terhadap dua lembaga negara tersebut.

"Kami akan bekerja dengan baik menjalankan mekanisme check and balances dan juga mendukung kinerja pemerintah yang pro-rakyat," katanya.

Sidang Paripurna MPR pada Rabu (8/10/2014) dini hari memilih satu ketua MPR dan empat wakil ketua. Dalam sidang tersebut, pemilihan terbagi dalam dua paket pimpinan yang diajukan oleh kubu KMP dan KIH.

Berdasarkan penghitungan, paket B yang diusung Koalisi Merah Putih memperoleh 347 suara. Sementara itu, paket A, yang diusung koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh 330 suara, sedangkan satu suara lainnya abstain.

Paket B terdiri dari Zulkifli Hasan (Partai Demokrat) sebagai calon ketua MPR, didampingi empat calon wakil ketua MPR, yaitu Mahyudin (Partai Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta (DPD).

Sementara itu, paket A terdiri dari Oesman menjadi calon ketua, didampingi empat calon wakil ketua, yakni Ahmad Basarah (PDI-P), Imam Nachrawi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Hasrul Azwar (PPP).

Sidang paripurna itu dipimpin oleh Maimanah Umar yang didampingi oleh Ade Rezki Pratama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com