PDI-P: SBY Jangan "Negative Thinking" Kami Akan Tolak Perppu Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya tidak menduga-duga bahwa PDI-P akan menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pilkada. Menurut Basarah, PDI-P sejak awal justru mendukung pelaksanaan pilkada langsung.

"Pak SBY jangan terlalu negative thinking. Sudah jelas kami sikapnya sejak awal, bahkan saat pembahasan RUU Pilkada itu langsung karena itulah demokrasi yang paling dekat dengan kedaulatan rakyat," ujar Basarah, Selasa (7/10/2014), di Jakarta.

Basarah justru menyindir sikap Partai Demokrat yang tidak konsisten dalam urusan pilkada ini. Hal itu karena adanya perubahan sikap Demokrat, yang awalnya mendukung pilkada melalui DPRD, tetapi berubah mendukung pilkada langsung dengan 10 syarat.

"Saat kami dukung opsi mendukung pilkada langsung dengan 10 syarat yang dilontarkan Demokrat, kami malah ditinggalkan," kata Basarah.

Oleh karena itu, PDI-P tidak mau terjebak oleh manuver yang dilakukan SBY. Partai berlambang banteng itu masih akan mengkaji substansi dari perppu itu sehingga pihaknya belum pada kesimpulan akan menerima atau menolak perppu tersebut. "Kami juga masih mengkaji apa di balik penerbitan perppu itu. Setelah pimpinan MPR terbentuk, kami baru agendakan pembahasan secara lebih khusus," kata Basarah.

Sebelumnya, Presiden SBY membeberkan perjanjiannya dengan koalisi Merah Putih terkait perppu pilkada di dalam akun Twitter pribadinya. Dalam kicauan itu, SBY mengatakan bahwa pada 1 Oktober malam, dia menerima lembar kesepakatan koalisi Partai Demokrat dengan koalisi Merah Putih di DPR dan MPR yang diteken oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal. SBY juga mendapat lembar perjanjian dukungan Koalisi Merah Putih atas Perppu Pilkada Langsung dengan perbaikan yang diterbitkannya.

Di sisi lain, SBY juga mengaku mendengar ada kekhawatiran bahwa justru PDI-P yang menolak keberadaan perppu itu. Menurut dia, seharusnya PDI-P tidak menolak perppu ini karena sedari awal menginginkan pilkada langsung.