Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Juga Incar Posisi Ketua MPR

Kompas.com - 05/10/2014, 09:32 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan, Partai Golkar masih menakar peluang kadernya untuk menduduki kursi pimpinan Majelis Pimpinan Rakyat. Jika peluang tersebut ada, Golkar pun turut mengincar posisi Ketua MPR.

"Dilihat saja nanti. Kalau peluang jadi ketua terbuka, ya tentu ke arah sana," ujar Akbar seusai shalat Idul Adha di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Minggu (5/10/2014) pagi.

Pada Sabtu (4/10/2014) malam, sejumlah politisi elite Koalisi Merah Putih (KMP) berkumpul di kediaman Aburizal Bakrie, Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka membahas komposisi pimpinan MPR. Namun, Akbar memperkirakan KMP belum menetapkan secara final nama-nama yang dicalonkan. "Ini masih ada dinamika sampai Senin," ujar Akbar.

KMP telah berhasil mengalahkan koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan pimpinan DPR. Golkar menduduki jabatan struktural tertinggi DPR dengan menempatkan Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Adapun wakil ketua DPR masing-masing dijabat oleh Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fadli Zon (Gerindra). Satu kursi wakil ketua lainnya diberikan kepada Agus Hermanto dari Demokrat setelah partai tersebut mendukung paket pimpinan DPR yang diajukan KMP.

Pemilihan pimpinan MPR akan berlangsung pada Senin (6/10/2014). Pemilihan pimpinan ini juga akan dilakukan dengan mekanisme yang sama dengan pemilihan pimpinan DPR di mana partai akan mengajukan paket calon pimpinan MPR. Paket pimpinan ini harus terdiri dari lima orang dari lima partai berbeda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com