Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Masih Berharap Dapat Kursi Pimpinan MPR

Kompas.com - 02/10/2014, 18:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah berhasil mendapat kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Partai Demokrat kini menaruh harap untuk bisa menduduki kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengaku, partainya akan menyiapkan nama untuk menduduki posisi itu.

"Kami berharap Partai Demokrat bisa memberikan nama sebagai pimpinan MPR. Selain yang sudah ditunjuk kemarin sebagai pimpinan DPR, kami membuka peluang kepada semua anggota," ujar Ibas di Kompleks Parlemen, Kamis (2/10/2014).

Anak dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu belum mau mengungkap nama yang akan diusung Partai Demokrat sebagai pimpinan MPR. Dia pun hanya tersenyum saat ditanyakan soal kabar bahwa Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan bakal didaulat sebagai ketua MPR.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto yang baru saja dilantik sebagai Wakil Ketua DPR pun masih belum mau membuka soal kader yang ditunjuk sebagai perwakilan Demokrat untuk pimpinan MPR. Dia pun tak menampik kemungkinan Partai Demokrat akan tetap maju sebagai pimpinan MPR bersama paket dari Koalisi Merah Putih.

"Saya bukan juru ramal. Saya hanya melihat situasi politik, bisa saja berubah, tetapi semoga saja tidak. Mudah-mudahan untuk pimpinan MPR tidak ada keributan," kata dia.

Sebelumnya, Koalisi Merah Putih sudah memastikan kursi ketua MPR diberikan kepada Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuzy menuturkan, untuk kursi wakil ketua MPR, Koalisi Merah Putih kemungkinan akan diisi dari perwakilan Partai Golkar, PPP, dan Partai Gerindra.

Politisi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, pun mengakui bahwa jatah kursi ketua MPR akan diisi oleh Partai Demokrat. Hal itu diberikan setelah Fraksi Demokrat walk out dalam sidang paripurna RUU Pilkada beberapa waktu lalu. (Baca: Pasca-aksi "Walk Out", Demokrat Akan Dapat Jatah Kursi Ketua MPR?)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com