Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasca-aksi "Walkout", Demokrat Akan Dapat Jatah Kursi Ketua MPR?

Kompas.com - 27/09/2014, 14:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Partai Demokrat yang memutuskan walkout pada sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) ternyata berimplikasi pada susunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019. Koalisi Merah Putih menawarkan Demokrat posisi ketua MPR.

"Saya bilang, kita lihat dinamikanya. Tapi, sepertinya ke arah situ (Demokrat dapat kursi ketua MPR)," kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

Dari informasi yang dihimpun, baik Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat sama-sama menawarkan kursi ketua MPR kepada Partai Demokrat. Salah satu penentunya adalah sikap Fraksi Partai Demokrat terkait RUU Pilkada.

Pada sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada lalu, Demokrat memutuskan walkout dengan dalih tidak dimasukkannya 10 syarat perbaikan pilkada langsung. Alhasil, Koalisi Merah Putih yang mendukung pelaksanaan pilkada tidak langsung memenangi voting di sidang tersebut.

Priyo tak menampik pilihan walkout Partai Demokrat itu sangat berpengaruh pada penentuan kursi bagi Partai Demokrat. "Seluruh fenomena yang kemarin kita lihat itu dan kami baca sebagai pertimbangan yang tak terpisahkan," ucap dia.

Partai Demokrat pun, sebut Priyo, sudah menyiapkan sejumlah nama. Namun, dia belum mau membuka nama-nama itu karena menjadi kewenangan Partai Demokrat.

Priyo mengungkapkan, Koalisi Merah Putih akan mengajukan pimpinan DPR dan MPR dalam satu paket. Partai Golkar akan mendapat kursi ketua DPR dan wakil ketua MPR. Kepastian tentang susunan pimpinann MPR dan DPR yang akan diajukan Koalisi Merah Putih akan ditetapkan dalam waktu paling lambat tiga hari mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com