Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Komisi Incaran "Selebriti" DPR?

Kompas.com - 02/10/2014, 06:06 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelantikan anggota DPR periode 2014-2019 telah dilakukan pada Rabu (1/10/2014). Dari 560 anggota DPR, banyak di antaranya yang tidak memiliki latar belakang politik, bahkan berasal dari dunia seni dan hiburan.

Salah satunya adalah Anang Hermansyah, politisi PAN yang terpilih dari Dapil Jawa Timur IV. Anang mengaku memiliki kemampuan untuk duduk di Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, kesenian dan budaya, pemuda, olahraga, serta pariwisata.

Menurut Anang, keraguan masyarakat terhadap anggota DPR sah saja. Namun, ia mengartikan kritik publik sebagai elemen penting dalam mengontrol kinerja wakil rakyat di parlemen.

"Aku ingin di Komisi X. Itu target pribadiku," kata Anang, seusai acara pelantikan, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sama halnya dengan Anang, Krisna Mukti juga berharap dapat ditugaskan partainya di Komisi X DPR. Krisna juga telah dilantik sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Alasannya ialah ia memiliki pengalaman di bidang seni dan hiburan. Meski demikian, Krisna mengaku siap jika partainya memberi tugas di komisi lain.

"Saya inginnya di Komisi X. Tapi, saya siap kalau ditugaskan di luar zona nyaman saya. Kami ini kan biasa di dunia hiburan, jadi bisa lebih luwes dari politisi yang berasal dari dunia politik," ujar Krisna.

Keinginan Anang dan Krisna sama dengan anggota DPR yang berlatar belakang pegiat seni dan hiburan pada periode sebelumnya. Beberapa nama pernah duduk di Komisi X, seperti Dedi Gumelar alias Miing, Jamal Mirdad, dan Venna Melinda. Venna duduk di Komisi X selama beberapa tahun. Namun, saat memasuki tahun terakhir di DPR, ia pindah ke Komisi III setelah Fraksi Demokrat melakukan rotasi kepada sejumlah anggotanya.

Kepindahan ke Komisi III membuat Venna merasa lebih nyaman. Kini, ia kembali menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dan berharap dapat ditugaskan di komisi yang membidangi hukum dan hak asasi manusia tersebut.

"Maunya sih di Komisi III, tapi semua keputusan akan ditentukan partai," ujarnya.

Sebagai wakil rakyat, bertugas di komisi mana pun tak perlu dijadikan soal. Hal terpenting adalah bagaimana bekerja dengan penuh integritas dan memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya konstituen, yang telah melenggangkan langkah ke Senayan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com