Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Kamis ini, Megawati-SBY Mungkin Bertemu

Kompas.com - 02/10/2014, 02:11 WIB
Christina Andhika Setyanti

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Pramono Anung mengatakan, dua pimpinan PDI Perjuangan dan Partai Demokrat, yaitu Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, berencana melakukan komunikasi politik, Kamis (2/10/2014) ini.

"Kalau lancar, besok pagi akan ketemu SBY," kata Pramono kepada Metro TV, Kamis.

Pramono mengatakan, utusan Megawati, yaitu Joko "Jokowi" Widodo, Jusuf Kalla, dan Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem Surya Paloh sempat gagal menemui SBY, Rabu (1/10/2014).

Pada kesempatan itu, Pramono sempat menekankan pentingnya kedua pimpinan tersebut bertemu.

"Bangsa yang sebesar ini, perlu ada kearifan untuk membangun bangsa bersama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Saya berharap ini bisa didengar Pak SBY," kata Pramono.

Pramono sempat menjelaskan alasan utusan Megawati gagal menemui SBY.

"SBY maunya ketemu (dengan Megawati) dulu, baru bicara. Tapi ibu (Mega) maunya, bersama-sama dulu, baru ketemu," sambungnya.

Pramono mengatakan, penjelasan ini sekaligus meluruskan persepsi bahwa Mega tidak mau melakukan komunikasi politik dengan SBY.

Berulang kali, SBY mengatakan, partainya akan menjadi penyimbang antara Koalisi Merah Putih pimpinan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori PDI Perjuangan.

Sementara itu, Jokowi mengindikasikan adanya peluang Megawati berpeluang melakukan komunikasi politik dengan SBY.

Saat ini, koalisi parpol pendukung Jokowi-JK terancam tak bisa mengajukan paket Pimpinan DPR.

Wajah Parlemen 2014-2019 diperkirakan akan dikuasai oleh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan juga Partai Demokrat.

Secara terpisah, pengamat politik Yunarto Wijaya memercayai bahwa cairnya hubungan kedua tokoh itu bisa memperkuat dukungan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

”Penyebab utama (kesulitan PDI-P mengajak Partai Demokrat berkoalisi) adalah kegagalan upaya mengharmonisasi hubungan antara Megawati dan Yudhoyono sebagai veto player di kedua partai tersebut. Hal ini menyebabkan jarak psikologis yang mengganggu proses komunikasi dan hubungan yang diwarnai praduga-praduga di masa lalu,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com