Jokowi Yakin Tak Ada Penjegalan Pelantikan Presiden dan Wapres

"Masak sudah terpilih, dikuatkan dengan KPU, lalu dikukuhkan di MK, masak (masih dijegal)?" ujar Jokowi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (29/9/2014). Dia menyayangkan jika skenario tersebut benar-benar terjadi.

Jokowi berkeyakinan bahwa seluruh anggota DPR mampu memberikan contoh teladan politik yang baik. "Kedewasaan politik masyarakat sangat tinggi. Masak elitnya memberikan contoh yang ndak benar?" lanjut dia.

Dalam tatib MPR saat ini, presiden dan wakil presiden dilantik meskipun tidak melalui paripurna MPR. Tatib MPR itu menyatakan:

"Dalam hal MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yakni Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Sidang Paripurna DPR atau dalam hal DPR tidak dapat menyelenggarakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan MPR dengan disaksikan oleh Pimpinan MA."

Lolosnya UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD oleh Mahkamah Konstitusi, Senin petang, dikhawatirkan berbuntut skenario penjegalan pelantikan presiden dan wakil presiden. Salah satu poin dalam UU itu tercantum usulan perubahan pelantikan presiden dan wakil presiden tidak sah jika salah satu pimpinan parlemen tidak hadir.