Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Pilih Pilkada Langsung dengan Syarat, Pasek Akan Interupsi

Kompas.com - 25/09/2014, 12:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Politisi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, berencana melakukan interupsi saat pembacaan pandangan fraksi partainya terkait Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dalam sidang paripurna, Kamis (25/9/2014) sore nanti. Namun, Pasek masih merahasiakan substansi dari interupsinya nanti.

"Yang pasti saya sudah siapkan interupsi. Sudah saya siapkan di sini (sambil menunjuk draf RUU Pilkada)," kata Pasek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Pasek yang sempat bersinggungan dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat itu mengaku tidak takut harus berseberangan dengan pandangan fraksinya. Dia pun merasa tak ada beban apabila ada ancaman sanksi yang dijatuhkan partai.

"Hari gini masih takut? Kita ini kan hanya ngomongin suara rakyat," ujarnya.

Saat ditanya soal sikap resmi Demokrat yang mendukung pilkada langsung tetapi mengajukan 10 syarat, Pasek tak mau berkomentar. Dia pun menampik sikapnya melakukan interupsi lantaran ditekan oleh kubu pendukung pilkada lewat DPRD.

"Zaman begini, mana ada yang berani nekan. Sampai sekarang saya nggak ketemu siapa-siapa. Jadi, lihat saja nanti," kata Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) itu.

Dengan jumlah anggota sebanyak 148 orang, Fraksi Partai Demokrat dianggap penting dalam pengambilan keputusan RUU Pilkada. Apabila seluruh anggota Fraksi Demokrat mendukung pilkada langsung, koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari PKB, PDI-P, dan Hanura bisa memenangi voting.

Sementara itu, pilkada lewat DPRD didukung Koalisi Merah Putih, yang terdiri dari Fraksi Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, PAN, dan PKS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com