"Badai Anas ini membuat partai berduka. Karena ulah pribadi dia, kami kena hukumannya, mendapat suara hanya 10 persen di pemilu (legislatif) dan gagal mengusung calon presiden (sendiri)," kata Ruhut, saat dihubungi, Rabu (24/9/2014) malam.
Anas divonis delapan tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Rabu. Dia dinyatakan terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya.
Hakim menilai Anas memiliki pengaruh dalam mengatur proyek APBN karena jabatannya sebagai Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik pada 2005. Pengaruh Anas ini semakin besar setelah dia terpilih sebagai anggota DPR dan ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Demokrat di DPR.
Menurut hakim, Anas juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua. Adapun Anas menilai vonis yang dijatuhkan hakim kepadanya tidak adil.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.