Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Klaim Ada Pendukung Pilkada Langsung di Koalisi Merah Putih

Kompas.com - 24/09/2014, 20:08 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengklaim bahwa ada sejumlah politisi Koalisi Merah Putih yang ingin mempertahankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dukungan itu terutama datang dari politisi yang tidak lagi terpilih sebagai anggota DPR pada periode yang akan datang.

"Ada perkembangan menarik dari teman-teman partai Koalisi Merah Putih yang tidak lagi terpilih, mereka memiliki keberanian (untuk beda sikap)," kata Eva, Rabu (24/9/2014), di Jakarta.

Menurut dia, alasan para politisi KMP itu mendukung pilkada langsung lantaran ingin memperjuangkan suara rakyat dalam memperoleh hak konstitusional mereka. Namun, Eva enggan menyebutkan siapa dan dari mana saja asal politisi itu.

"Ibaratnya, walaupun partai saya (politisi tersebut) mendukung pilkada tidak langsung, tapi saya mendukung pilkada langsung dengan tidak datang (dalam sidang paripurna)," kata dia.

Eva juga mengklaim akan ada kejutan dari politisi Golkar yang mendukung wakil presiden terpilih Jusuf Kalla. Namun, Eva mengaku masih belum mengetahui kejutan apa yang akan diberikan itu.

Dalam rapat Komisi II DPR RI hari ini, ada tiga fraksi yang menyatakan mendukung pilkada secara langsung. Fraksi tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura. Partai Demokrat juga mendukung pilkada langsung, tetapi mengajukan 10 syarat perbaikan.

Sementara itu, lima fraksi mendukung pelaksanaan pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lima fraksi itu adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Mereka tergabung dalam koalisi Merah Putih.

Pada rapat tersebut, diputuskan bahwa pengambilan keputusan diambil dalam forum sidang paripurna pada Kamis (25/9/2014). Apabila tidak mencapai kata sepakat, maka kemungkinan akan dilakukan voting.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com