Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, Presiden SBY Diangkat Jadi Presiden GGGI

Kompas.com - 24/09/2014, 06:15 WIB

NEW YORK, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan diangkat menjadi Presiden Majelis Global Green Growth Institute (GGGI), Selasa (23/9) pukul 18.30 waktu setempat atau Rabu (24/9) pukul 05.30 WIB, di Conference Building, Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat. Sebelumnya, jabatan ini diemban mantan Perdana Menteri Denmark, Lars Lokke Rasmussen.

Seperti dikutip dari situs presidenri.go.id, penominasian SBY sebagai Ketua Dewan sekaligus Presiden GGGI telah dilakukan sejak lama. Direktur Jenderal GGGI Yvo de Boer datang ke Indonesia untuk menyampaikan pencalonan tersebut kepada SBY pada 9 September lalu.

GGGI adalah organisasi yang bertujuan meningkatkan semangat pertumbuhan hijau, sebuah paradigma yang ditandai oleh keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang. GGGI bermarkas di Seoul, Korea Selatan.

Dalam rangkaian kunjungannya ke New York, sepanjang hari ini Presiden akan fokus pada kegiatan KTT Iklim PBB. Ia diagendakan menyampaikan pandangan selama 5 menit pada sesi pleno dengan tema Nation Action and Ambition Announcement, dan memimpin diskusi bersama PM Norwegia Erna Solberg. Sebelum berdiskusi, SBY-Solberg melakukan pertemuan bilateral. Kerja sama kedua negara dan elemen-elemen internasional yang lain penting untuk melanjutkan upaya pelestarian hutan yang menjadi prioritas Indonesia, bahkan dunia. Oleh karena itu, Presiden SBY juga akan menghadiri pertemuan yang berkaitan dengan REDD+.

Dalam keterangan pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum memulai rangkaian kunjungannya ke luar negeri, Presiden menjelaskan bahwa Indonesia berkepentingan memperjuangkan komoditas kelapa sawit yang selama ini banyak dihadang. Padahal, menurut dia, Indonesia sudah mengikuti kaidah-kaidah internasional untuk memenuhi aspek lingkungan dan persyaratan-persyaratan lain.

"Oleh karena itulah salah satu diplomasi kita, perjuangan saya pribadi, memastikan bahwa tidak ada hambatan bagi produk-produk Indonesia di luar negeri," katanya.

KTT Iklim PBB sendiri diselenggarakan untuk memberikan dorongan politik untuk keberhasilan negosiasi instrumen hukum internasional baru untuk menangani masalah perubahan iklim. KTT juga dimaksudkan untuk menegaskan bentuk komitmen negara-negara di dunia dalam penanganan perubahan iklim.

Hari ini merupakan hari keempat Presiden SBY dan Ibu Negara beserta delegasi berada di New York. Presiden bertolak dari Tanah Air pada 18 September lalu. Sebelum ke New York, SBY melakukan kunjungan kenegaraan di Lisabon, Portugal

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com