Kabinet dan Janji Jokowi

DEPOK, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan postur kabinet pemerintahannya. Dari 34 kementerian yang ada, Jokowi akan memberikan jatah 16 kursi menteri untuk partai politik.

Keputusan ini dinilai sejumlah pihak sangat tidak sejalan dengan pernyataannya bahwa koalisi partai politik (parpol) pendukungnya adalah koalisi tanpa syarat.

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, misalnya menilai, jumlah 16 kursi menteri yang dialokasikan Jokowi-Jusuf Kalla untuk parpol terlalu banyak. Amien mempertanyakan komitmen Jokowi yang awalnya menyatakan ingin membentuk kabinet ramping dan tanpa bagi-bagi kursi.

Koalisi Merah Putih, menurut Amien, tak tergoda dengan belasan kursi menteri yang dialokasikan Jokowi untuk parpol, meskipun ada yang menyebutkan beberapa kader dari partai yang tergabung dalam koalisi itu mungkin akan mengisi kabinet Jokowi-JK.

"Enam belas kursi menteri itu hendaknya diisi sepenuhnya oleh Koalisi Indonesia Hebat (koalisi Jokowi-JK). Biarlah Merah Putih menjadi penyeimbang di legislatif," kata Amien.

Menurut Amien, dengan menjadi penyeimbang, mereka dapat mengawasi kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah, sehingga tidak bisa mengambil kebijakan sewenang-wenang dan merugikan rakyat.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto juga berpendapat sama bahwa 16 kursi menteri bagi parpol terlalu banyak. Keputusan ini mengecewakan masyarakat karena publik menduga jatah menteri dari parpol sedikit saja mengingat pernyataan koalisi parpol tanpa yarat.

"Jika itu sudah keputusan Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus benar-benar bisa memilih dan menempatkan seseorang yang tepat sebagai menteri," kata Gun-Gun.

Pernyataan senada disampaikan pengamat politik Center for Strategic of International Studies (CSIS), J. Kristiadi bahwa Jokowi-JK harus selektif dalam memilih menteri kabinetnya.

"Jokowi harus memilih orang yang bekerja tanpa pamrih, tidak memikirkan kepentingan-kepentingan politik lain-lain sebagaimana orang partai yang hanya dicalonkan oleh partainya," tuturnya.

Pada postur kabinetnya nanti, Jokowi akan mengubah beberapa nama kementerian. Hingga saat ini, sudah ada dua nama kementerian yang akan diganti, yaitu Kementerian Pertanian menjadi Kementerian Pangan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan berubah nama menjadi Kementerian Maritim.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro meminta kepada Jokowi untuk membuktikan janjinya saat kampanye dengan menyatakan akan memberlakukan koalisi tanpa syarat dan memberantas praktik ransaksional politik. Menurut Siti, jatah 16 kursi untuk parpol tidak menggambarkan apa yang dia janjikan.

"Jadi koalisi tanpa syarat dan tidak transaksional ini mana? Tolong ditunjukkan," pintanya.

Siti mengingatkan, Jokowi sudah terlanjur menjanjikan hal-hal yang sangat membanggakan dan memberikan harapan besar bagi masyarakat. Jika Jokowi sampai melupakan janji-janjinya, maka legitimasi rakyat kepada Jokowi akan berkurang. Rakyat akan menilai apa yang diucapkan Jokowi ternyata tidak sesuai dengan apa yang akan dia implementasikan.

"Pak Jokowi mempertaruhkan dirinya sendiri," katanya.