Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Tak Jamin Tetap Berada di Koalisi Merah Putih

Kompas.com - 22/09/2014, 11:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Amanat Nasional (PAN) tidak menjamin akan tetap setia pada Koalisi Merah Putih. Hal ini menyusul kehadiran dua elite PAN dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada akhir pekan lalu.

Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy mengatakan, kehadirannya ke Rakernas PDI-P hanya sebatas memenuhi undangan dari partai berlambang banteng itu. (Baca: Hadiri Rakernas PDI-P, Dua Elite PAN Disambut Riuh Tepuk Tangan)

"Kami hanya hadiri undangan silaturahim saja," kata Tjatur di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2014).

Namun, saat didesak lebih lanjut, apakah PAN dipastikan tak akan keluar dari Koalisi Merah Putih, Tjatur hanya melontarkan senyum. Demikian pula saat ditanya apakah ada jaminan PAN akan tetap loyal pada koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tersebut.

"Nggak ada jaminan," ucap Tjatur singkat dan langsung memasuki ruang rapat paripurna MPR.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PAN Teguh Juwarno juga tak bisa memberikan jaminan apa pun partainya tidak akan berubah haluan.

"Yang pasti sampai tanggal 20 Oktober, segala sesuatunya bisa terjadi. Kami berharap yang terbaik untuk kepentingan bangsa ke depan," katanya.

Meski demikian, Teguh menegaskan, hingga hari ini, sikap PAN masih berada di Koalisi Merah Putih.

PAN dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hadir dalam Rakernas IV PDI-P di Semarang, Jawa Tengah, pada akhir pekan lalu. PAN diwakili oleh Ketua DPP PAN Tjatur Sapto Edy dan Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo. Sementara itu, PPP diwakili oleh Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi.

Presiden terpilih Joko Widodo mengungkapkan peluang kedua partai itu bergabung pada koalisi pemerintahan selanjutnya cukup kuat, yakni sebesar 80 persen. Namun, Jokowi masih belum mau membuka kapan kepastian kedua partai itu merapat ke kubu pemerintahan baru. (Baca: Jokowi: 80 Persen PPP dan PAN Bergabung)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com