Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis Matta: Jadi Anggota Dewan Hanya Enak Dua Kali, Sisanya Masalah

Kompas.com - 21/09/2014, 14:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta mengingatkan seluruh anggota Dewan terpilih dari partainya bahwa tugas di parlemen kedepan tidak mudah. Menurut dia, butuh tanggung jawab dan kerja keras untuk bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

"Jadi anggota Dewan hanya enak dua kali. Satu saat dilantik dan dua saat terima gaji. Sisanya adalah masalah," kata Anis saat silaturahim anggota legislatif nasional bertajuk "Konsolidasi dan Pengokohan Dakwah Parlemen Untuk Pemenangan Pemilu 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (21/9/2014).

Hadir dalam acara tersebut seluruh caleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota asal PKS. Turut hadir pula elite PKS lain, yakni Hidayat Nur Wahid, Fahri Hamzah dan Taufik Ridho.

Anis menjelaskan, anggota Dewan memiliki beban yang berat karena memegang amanat rakyat yang telah memilihnya. Jika amanat itu tidak dijaga dengan baik, maka anggota Dewan sudah gagal mengemban tugasnya.

"Mereka yang survive harus bersyukur kita mendapat amanah yang besar ditengah badai. Yang kita syukuri kapal kita tidak tenggelam ditengah badai. Banyak yang mabuk, tapi tidak tengggelam. Mudah-mudahan kapal ini bisa mengarungi samudera yang lebih luas," ujar mantan Wakil Ketua DPR itu.

PKS mendapatkan 40 kursi DPR periode 2014-2019. Jumlah kursi itu lebih rendah dibanding periode 2009-2014, yakni 57 kursi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com