"Saya setuju penunjukan langsung, seperti memilih rektor saja," ujar dia dalam acara diskusi bertajuk "Perspektif Indonesia" di restoran Rarampa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (20/9/2014) siang.
"Kan kalau rektor ditunjuk oleh yayasan berapa persen, oleh dosen-dosennya berapa persen, mahasiswa juga, dipilih dari keterwakilan stakeholder," sambung Indra.
Pemilihan gubernur pun demikian menurut Indra. Semestinya, gubernur dipilih oleh elemen-elemen yang ada di masyarakat, baik lembaga pemerintah seperti DPRD tingkat kota, maupun kabupaten hingga unsur-unsur yang ada di masyarakat.
"Misalnya, DPRD kota punya porsi 30 persen, lalu DPRD kabupaten porsinya 30 persen, sisanya masyarakat berapa persen. Saya rasa itu tidak masalah. Kenapa? karena toh gubernur fungsinya koordinasi," lanjut dia.
Sebelumnya diberitakan, mayoritas parpol dalam Koalisi Merah Putih berubah sikap terkait mekanisme pemilihan kepala daerah. Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan disebut ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Ada tiga opsi mekanisme pemilihan kepala daerah yang dibahas dalam Panja RUU Pilkada. Pertama, pasangan gubernur, wali kota, dan bupati dipilih langsung. Pendukung opsi ini adalah PDI-P, PKS, Partai Hanura, PKB, dan pemerintah.
Kedua, pasangan gubernur, wali kota, dan bupati dipilih DPRD. Pendukung opsi ini adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PPP, dan Partai Gerindra. Ketiga, gubernur dipilih langsung, tetapi bupati dan wali kota dipilih DPRD. Pendukung opsi ini adalah DPD. Belakangan, PKS menyetujui opsi kedua.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.