Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Pilkada Langsung, SBY dan Demokrat Dinilai Ingin Bangun Citra Positif

Kompas.com - 18/09/2014, 20:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Ardian Sopa, menilai, sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat yang akhirnya mendukung pemilihan kepala daerah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat punya motif dan tujuan tertentu. Berubahnya sikap Demokrat terkait mekanisme pemilihan kepala daerah ini mendapat respons positif. (Baca: Demokrat: Dukung Pilkada Langsung bukan karena Jokowi-JK, melainkan agar Rakyat Senang)

"SBY dan Demokat ingin membangun citra yang positif dari dukungan ini. Mereka melihat bahwa dukungan publik terhadap pilkada ini begitu tinggi," kata Ardian, di Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Apalagi, kata dia, SBY kini berada pada masa akhir pemerintahannya. (Baca: Dukung Pilkada Langsung, Ini 10 Syarat yang Diminta Demokrat)

"Karena ketika keinginan partai tidak sesuai dengan konstituen, dia akan ditinggal pendukungnya," tambah Ardian.

Ardian mengatakan, seharusnya hal ini tidak hanya disadari oleh Partai Demokrat. Dia berharap,  partai lainnya yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih bisa mempertimbangkan aspirasi rakyat. (Baca: Priyo Terkejut Demokrat Dukung Pilkada Langsung)

"Ini bukan hanya berlaku bagi Demokrat saja, tapi citra Koalisi Merah Putih akan buruk jika terus menentang keinginan rakyat," ujarnya.

Selain ingin membentuk citra positif, menurut Ardian, perubahan haluan SBY dan Demokrat ini ada hubungannya dengan dukungan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang. (Baca: Dukung Pilkada Langsung, Demokrat Bantah Ada "Deal" dengan Jokowi)

Sebelumnya, secara pribadi, SBY menyatakan mendukung pilkada langsung. Belakangan, sikap SBY itu diikuti Demokrat dan akan diteruskan Fraksi Demokrat di DPR. Sikap Demokrat tersebut mengubah peta politik di DPR. Kini, mayoritas fraksi di DPR memilih agar kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com