Kompas.com - 18/09/2014, 17:23 WIB
Partai Demokrat HENDRA A SETYAWANPartai Demokrat
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan, partainya mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung bukan karena koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Amir juga menampik bahwa dukungan terhadap pilkada langsung ini akan membuat Demokrat bergabung dalam koalisi pemerintahan mendatang.

"Oh, nggak ada. Nggak ada pertimbangan seperti itu. Yang kami pikirkan yang manfaat buat rakyat, yang disenangi oleh rakyat apa. Rakyat kan senang kalau hak demokrasi mereka dirawat, ditingkatkan, dipelihara, itu yang rakyat senang. Jadi, kami ikuti apa yang menjadi rakyat senang," ujar Amir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Amir mengaku tidak mengetahui apakah ada tawaran dari kubu Jokowi kepada elite Partai Demokrat untuk bergabung dalam koalisi. Namun, dia memastikan bahwa Partai Demokrat tidak akan bergantung pada partai lain dalam menentukan langkah politiknya.

"Seperti yang saya ucapkan dari dulu kan kami mendukung tanpa perlu harus membebani," ungkap Menteri Hukum dan HAM itu.

Saat ditanya apa alasan Demokrat berubah sikap soal mekanisme pemilihan kepala daerah, Amir hanya menjawab diplomatis. Menurut dia, Demokrat selama ini masih menimbang asas manfaat dan keadilan dari pelaksanaan pilkada.

Partai Demokrat sudah menyampaikan sikap resmi terhadap RUU Pilkada, yakni mempertahankan pilkada langsung. Sebelumnya, Demokrat bersama Koalisi Merah Putih mendorong pilkada lewat DPRD. Pilkada langsung hanya didukung koalisi pendukung Jokowi-JK. (Baca: Syarief Hasan Tegaskan Demokrat Dukung Pilkada Langsung)

Sikap Demokrat tersebut mengubah peta politik di DPR. Kini, mayoritas fraksi di DPR memilih agar kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat. (baca: Dukung Pilkada Langsung, Sikap SBY Ubah Peta Politik di DPR)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Nasional
UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

Nasional
UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Nasional
Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Nasional
Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Nasional
Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Nasional
IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

Nasional
Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X