Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mubarok: Dukungan SBY untuk Pilkada Langsung Bukan Sikap Partai Demokrat

Kompas.com - 17/09/2014, 23:56 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden yang juga adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, tentang dukungan untuk mekanisme pemilu langsung untuk pemilihan kepala daerah disebut bukan merupakan sikap Partai Demokrat.

"Pernyataan Pak SBY di YouTube itu sebagai negarawan untuk publik, bukan untuk Partai Demokrat," ujar anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, usai menghadiri diskusi di Jakarta, Rabu (17/9/2014) malam.

Menurut Mubarok, hingga Rabu malam belum ada arahan apapun dari SBY untuk para kader partainya terkait RUU Pemilu Kepala Daerah ini. SBY, ujar dia, masih akan menunggu hasil keputusan sidang paripurna DPR soal RUU ini yang diagendakan pada 25 September 2014.

"Presiden tidak pernah mengintervensi soal DPR. Dia menghormati DPR apa pun yang diputuskan," imbuh Mubarok.

Sebelumnya diberitakan, SBY berpendapat rakyat sudah terbiasa dengan pilkada langsung. SBY juga berpendapat, sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.

Adapun Mubarok mengaku cenderung mendukung kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut dia, pilkada lewat DPRD punya lebih sedikit mudharat dibanding pilkada langsung. "Saya cenderung ikut Koalisi Merah Putih. Itu yang paling logis," kata Mubarok.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas oleh Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah dalam RUU ini menjadai salah satu isu yang menjadi sorotan.

Sebelum Pemilu Presiden 2014, tak ada partai politik yang ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, kini parpol dalam Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Dalam pernyataan lewat YouTube, SBY menyatakan pula bahwa ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dan sistem presidensial yang sekarang berjalan. "Ini juga segaris dengan sistem presidensial, (yaitu) presiden dipilih secara langsung," kata dia.

Berbeda, lanjut SBY, bila sistem pemerintahan yang berlaku adalah parlementer. Dalam sistem itu, ujar dia, pemimpin pemerintahan, yaitu perdana menteri atau jabatan setara, dipilih oleh parlemen, setelah rakyat memilih anggota parlemen.

Berdasarkan alasan itu, SBY berpendapat sistem pilkada langsung yang sudah berjalan sejak reformasi bergulir ini dapat terus berlanjut. Dia pun mengingatkan perlunya menjaga sistem yang lahir dari alam demokrasi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com