Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tantowi Bantah Koalisi Merah Putih Siapkan Menteri untuk Jokowi

Kompas.com - 17/09/2014, 17:40 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya menampik koalisi menyediakan dua figur untuk dijadikan menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Tantowi, jika ada kader partai Koalisi Merah Putih yang menjadi menteri di kabinet Jokowi, sifatnya hanya individu dan tidak mewakili partai. (Baca: Agung Tegaskan Kader Golkar yang Jadi Menteri Jokowi Tidak atas Nama Partai)

Menurut Tantowi, jika melihat dari sisi kapasitas dan kualitas, banyak figur di Koalisi Merah Putih yang kompeten menjabat menteri. Namun, ia menegaskan, Koalisi Merah Putih tetap konsisten dengan pilihan politiknya, yaitu berada di luar pemerintahan. 

"Tidak tertutup kemungkinan kader terbaik Koalisi Merah Putih ditarik ke pemerintahan Jokowi. Tapi, dengan konstelasi dan status politik sekarang, yang bersangkutan tidak mewakili partainya," kata Tantowi di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Wakil Ketua Komisi I DPR itu mengatakan, kehadiran kader partai Koalisi Merah Putih di kabinet Jokowi juga tak akan menimbulkan kerancuan. Ia yakin, masyarakat akan memahami bahwa Koalisi Merah Putih tetap berada di luar pemerintahan.

"Rancu pada awalnya. Tapi, sejak awal kita jelaskan mereka bukan representasi dari parpol. Rakyat pasti bisa terima," kata dia.

Sebelumnya, politisi senior Partai Golkar, Aksa Mahmud, mengungkapkan, peluang kader Golkar dipilih sebagai menteri dalam kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla cukup terbuka. Mereka yang terpilih, kata Aksa, harus siap menerima sanksi pemecatan. (Baca: Aksa Mahmud Sebut Golkar Berpeluang Masuk Kabinet di Tengah Jalan)

"Kita tidak melihat Golkar-nya, kita melihat profesionalnya. Kalau itu orang Golkar profesional, nah kita bisa saja menerimanya sebagai seorang profesional," ujar Aksa seusai pemutaran film Tabula Rasa di Epicentrum Walk, Jakarta, Senin (16/9/2014).

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono menegaskan, kader partainya tidak akan ada yang masuk dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Jika ada kader Golkar yang direkrut, Agung mengatakan, itu tidak atas nama partai. (Baca: Aburizal Persilakan Kader Golkar Jadi Menteri Jokowi, tetapi...)

"Ya tidak atas nama partai," kata Agung di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com