PBNU Ingatkan Jokowi agar Tak Hapus Kementerian Agama

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan agar presiden terpilih Joko Widodo tidak menghapus Kementerian Agama dari daftar kementerian di kabinetnya. Ia menanggapi rumor bahwa Jokowi-Jusuf Kalla akan mengganti Kementerian Agama dengan Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Sulton Fatoni mengatakan, keberadaan Kementerian Agama tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang bangsa Indonesia.

"Sejarah bangsa ini masih mudah ditelusuri dan dibaca, termasuk sejarah keberadaan Kementerian Agama yang sangat berkaitan dengan perdebatan tentang Pancasila, Islam, nasionalisme, komunisme, dan sekulerisme. Saya yakin duet Jokowi-JK tidak akan menghapus Kementerian Agama," kata Sulton, di Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Sulton mengatakan, Kementerian Agama adalah simbol atas substansi kesepakatan untuk menempatkan Pancasila sebagai dasar negara.

"Saya ingat pernyataan Kiai Wahid Hasyim, salah seorang pendiri republik ini, bahwa Kementerian Agama ini pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara," katanya.

"Ingat, sejarah juga mencatat siapa saja yang setuju dan tidak setuju saat Kementerian Agama dibentuk puluhan tahun lalu," kata Sulton.

Mengenai wacana Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat, menurut Sulton, akan mendangkalkan substansi Kementerian Agama.

"Kementerian Agama itu menyangkut ideologi masyarakat Indonesia, sedangkan Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat tak jauh-jauh dari urusan materi. Selama ini soal materi kan sudah ada yang mengurus," ujar Sulton.