Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Papua Minta DPR Segera Sahkan Revisi UU Otonomi Khusus Papua

Kompas.com - 16/09/2014, 22:38 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Papua Lukas Enembe meminta agar DPR segera mengesahkan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Hal itu disampaikannya saat menemui Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Selasa (16/9/2014), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Lukas datang bersama sejumlah wali kota dan bupati.

Ia berharap, revisi UU tersebut bisa selesai sebelum pergantian DPR 2009-2014 kepada DPR periode 2014-2019 pada 1 Oktober mendatang.

"Ada harapan dua minggu ini ada langkah-langkah yang bisa kita tempuh. Ini harapan kami. UU ini penting bagi pemerintah dan masyarakat Papua," ujar Lukas.

Lukas mengatakan, revisi UU Otsus Papua sangat berpengaruh untuk kesejahteraan masyarakat Papua. 

"Ini harus jadi prioritas utama. Ini harus diperjuangkan," kata dia.

Menanggapi permintaan ini, Priyo mengatakan, DPR akan berupaya agar revisi UU tersebut segera selesai dan disahkan. Menurut Priyo, saat ini, DPR masih menunggu draf resmi dari pemerintah.

Jika DPR periode ini tak dapat mengesahkan sebelum 1 Oktober, Priyo mengatakan akan meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk menyusun memorandum yang meminta Baleg DPR periode mendatang untuk mengesahkannya.

"Siapa pun Baleg DPR di periode baru nanti harus mengacu pembicaraan paling terakhir di DPR. Ini prioritas dan harus segera diputuskan," kata Priyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com