Tak Ingin Hak Rakyat Dirampas Elite, DPD Tolak Pilkada Lewat DPRD sejak 2 Tahun Lalu

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida mengatakan, DPD sejak dua tahun lalu sudah menolak rencana mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Menurut La Ode, Pilkada oleh DPRD merampas hak rakyat demi kepentingan sejumlah elite.

"DPD itu tegas menolak dan itu diputuskan sejak dua tahun lalu. Karena di situ hak-hak rakyat diambil alih sekelompok elite. Di DPR itu politisi sangat tunduk kepada arahan fraksi dan parpol," kata La Ode di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2014).

La Ode berpandangan, bila DPR mengambil keputusan Pilkada kembali dilakukan oleh DPRD, Indonesia tak lagi memiliki demokrasi seperti yang diidam-idamkan oleh rakyat. Menurut dia, politik dinasti bisa banyak muncul di daerah.

Ia juga melihat upaya untuk menolak Pilkada langsung sebagai tindakan yang menginginkan situasi kembali seperti Orde Baru.

"Tidak ada alasan untuk kembali lagi seperti ke kebijakan rezim Orde Baru. Jadinya hanya akan hanya mengikuti arahan satu atau dua orang elite saja," kata La Ode.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, malah mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak tegas pilkada oleh DPRD.