Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Akan Sikapi RUU Pilkada

Kompas.com - 09/09/2014, 21:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan untuk membahas mengenai RUU tentang Pilkada.

"Dalam waktu dekat, akan dilakukan pertemuan internal oleh Apeksi mengenai sikap adanya RUU Pilkada. Selama ini, pembicaraan hanya sebatas melalui telepon," kata Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany di Tangerang, Selasa.

Mengenai rencana pengesahan RUU Pilkada, Airin mengatakan, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan DPR RI.

Keputusan nantinya diharapkan dapat mengakomodasi semua pihak. Sebab, rencana penghapusan pilkada langsung dan diganti melalui DPR, masih pro kontra.

"Pemerintah pusat dan DPR RI harus tepat dalam mengambil keputusan tersebut. Kajian yang dilakukan harus matang tanpa ada yang dirugikan," katanya.

Terkait pilihannya untuk pelaksanaan pilkada, Airin mengatakan, dirinya menjelaskan bila amanat yang sekarang diembannya adalah amanah rakyat. "Jabatan adalah titipan. Jadi, mekanisme apapun tak jadi masalah," katanya.

Bupati Bangli, Bali, I Made Gianyar ditemui usai melakukan kunjungan kerja ke Tangsel, mengatakan, keputusan mengenai RUU Pilkada, diserahkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat.

"Kami harapkan, keputusan mengenai RUU Pilkada tidak ada muatan politik tetapi mementingkan keinginan rakyat," ujarnya.

Rektor Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang, Iman Kusnandar, mengatakan, RUU Pilkada yang akan mengatur pemilih kepala daerah melalui DPR dinilainya tidak melanggar konstitusi.

Berdasarkan UUD 1945, Kepala Daerah dipilih secara demokratis, artinya dapat dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih tidak langsung oleh wakil rakyat yakni DPRD.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak meminta sebelum RUU Pilkada disahkan oleh DPR, sebaiknya dilakukan uji publik ke masyarakat.

Zaki juga memberikan saran agar pemilihan kepala daerah bisa dilakukan dengan kesesuaian karakteristik dan kesiapan daerah.

Bisa dilakukan dengan pemilihan langsung, lewat DPR, penunjukan langsung atau lelang jabatan dan lainnya. Pluralitas mekanisme memilih kepala daerah ini sejalan dengan semangat desentalisasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com