Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Tidak Dipilih Rakyat, Kepala Daerah Dikhawatirkan Lebih Tunduk kepada DPRD

Kompas.com - 09/09/2014, 15:32 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Lingkaran Survei Indonesia Adjie Alfaraby mengaku khawatir bahwa kepala daerah hasil pemilihan tak langsung akan lebih tunduk kepada DPRD daripada dekat dengan rakyat. Bahkan, kekhawatiran bertambah apabila kepala daerah hasil pilkada tak langsung merupakan tokoh yang justru tak dikenal rakyat.

“Dalam pilkada langsung, tokoh yang terpilih adalah tokoh yang dikenal oleh masyarakat di daerahnya. Tokoh yang menang juga adalah tokoh yang memperoleh suara terbanyak,” kata Adjie saat memaparkan hasil survei LSI di kantor LSI, Jakarta Timur, Selasa (9/9/2014).

Adji mengatakan, kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar untuk mewujudkan janjinya selama kampanye. Baik atau buruknya kinerja seorang kepala daerah nantinya juga akan menjadi indikator apakah ia akan terpilih kembali atau tidak apabila mencalonkan lagi.

Selain itu, Adji juga mengatakan, ada kekhawatiran publik apabila kepala daerah yang dipilih parlemen hanya akan meningkatkan permainan uang di DPRD. Persepsi negatif terhadap partai politik dan DPRD membuat rakyat pesimistis jika tokoh yang menang merupakan tokoh berkompeten yang dibutuhkan rakyat.

“Publik juga menilai bahwa pilkada saat ini sudah lebih baik dibanding pemilihan oleh DPRD di masa sebelumnya. Pilkada langsung memungkinkan masyarakat dapat memilih langsung kepala daerah yang menurutnya dapat mengubah nasib mereka maupun daerahnya,” ujarnya.

Adji menambahkan, tidak sedikit tokoh dari pilkada langsung yang dikenal baik prestasinya, di antaranya Gubernur DKI yang sekaligus presiden terpilih Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com