Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi dan SBY Diminta Tuntaskan Kasus Munir

Kompas.com - 07/09/2014, 22:00 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Memperingati 10 tahun kematian aktivis Munir yang jatuh pada Minggu (7/9/2014), Sahabat Pembela Hak Asasi Manusia mengingatkan Pemerintah untuk mengusut tuntas dalang di balik pembunuhan Munir. Mereka meyakini hingga kini dalang pembunuhan Munir belum terungkap.

"Kita teman-temannya Munir, saya dulu direktur operasional di Imparsial, jadi kita lihat 10 tahun ini walaupun pembunuhnya sudah ada yang tertangkap tapi kan kasusnya belum selesai, dalangnya belum ada," kata mantan Direktur Imparsial Rusdi Marpaung yang juga sahabat Munir di Jakarta, Minggu.

Untuk itu, Sahabat Pembela HAM menggelar refleksi kematian Munir melalui pembacaan testimoni, pembacaan sair terkait Munir, dan lagu-lagu yang mengingatkan peristiwa kematian Munir.

Testimoni akan disampaikan Sandyawan Sumardi dan Karlina Supelli. Sedangkan lagu-lagu akan dibawakan Ari dan Reda. Rusdi berharap cara ini bisa mengingatkan kembali masyarakat, dan Pemerintah akan kematian seorang aktivisi pembela HAM yang bernama Munir.

Dia berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir masa jabatannya bisa menuntaskan pengusutan kasus pembunuhan tersebut. Apalagi, kasus Munir menurut Rusdi belum usang. Para pelakunya masih hidup sehingga sedianya bisa diusut hingga tuntas.

Selama ini, menurut dia, kasus Munir hanya dijadikan alat politik untuk menarik simpati masyarakat dalam penegakkan HAM. "Kalau yang dikorbankan Polycarpus saja dan itu kan tidak fair kan. Waktu itu SBY ciptakan TPF (tim pencari fakta) pembunuhan Munir tapi hasilnya tidak pernah diumumkan di publik," tutur Rusdi.

Selain kepada SBY, Sahabat Pembela HAM berharap presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bisa menjadikan pengusutan kematian Munir ini sebagai agenda utama pemerinatahannya. Rusdi mengaku tidak yakin Jokowi bisa mengusut tuntas jika tidak didasari kemauan politik yang kuat.

"Saya enggak ada harapan yang terlalu besar kepada Jokowi tapi kita ingatkan terus ya. Boleh lah dia punya prestasi sebagai walikota, gubernur, tapi untuk presiden, dia harusnya bisa naik kelas," ucap Rusdi.

Apalagi, lanjut dia, pembunuhan Munir dilakukan dengan modus yang canggih. Rusdi juga mengingatkan agar Pemerintah, termasuk pemerintahan yang akan datang membuka hasil penyelidikan TPF kasus pembunuhan Munir.

Hingga kini, hasil penyelidikan TPF tersebut belum diungkap ke publik. Padahal, menurut dia, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut.

Pada 7 September 2004, Munir ditemukan meninggal dalam penerbangan dari Jakarta menuju Belanda. Otopsi yang dilakukan pihak berwenang di Belanda menunjukkan bahwa dia telah diracun dengan arsenik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com