10 Tahun Pembunuhan Munir, Presiden Didesak Buka Temuan Tim Pencari Fakta - Kompas.com

10 Tahun Pembunuhan Munir, Presiden Didesak Buka Temuan Tim Pencari Fakta

Icha Rastika
Kompas.com - 07/09/2014, 16:24 WIB
KOMPAS/AGUS SUSANTO Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan mengenang 10 Tahun Kasus Munir dalam aksi Kamisan di Istana Negara, Kamis (4/9/2014). Pegiat HAM mendesak penegak hukum untuk membuka kembali kasus Munir untuk menjerat dan menghukum auktor intelektualis di balik pembunuhan Munir.


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuka hasil temuan Tim Pencari Fakta (TPF) Pembunuhan aktivis Munir. Koordinator KontraS Hariz Azhar mengatakan, hingga kini belum terungkap siapa otak di balik pembunuhan Munir yang terjadi 10 tahun lalu.

"Divonisnya tiga orang yang terlibat tidak cukup membuka atau menarik tanggung jawab orang-orang di level tertinggi sebagai otak atau dalang pelaku pembunuhan Munir. Lebih jauh lagi hasil TPF hingga kini belum juga diumumkan meskipun ada kewajiban," kata Haris melalui siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (7/9/2014).

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus meninggalnya Munir, kata Haris, Pemerintah berkewajiban untuk mengumumkan hasil penyelidikan tim kepada masyarakat.

Hari ini, adalah 10 tahun peringatan kematian Munir. Pada 7 September 2004, Munir ditemukan meninggal dalam penerbangan dari Jakarta menuju Belanda. Otopsi yang dilakukan pihak berwenang di Belanda menunjukkan bahwa dia telah diracun dengan arsenik.

"Munir selalu dalam keadaan bahaya sebagai akibat dari kerja-kerja hak asasi manusianya. Pada 2002 dan 2003, kantornya diserang, dan pada Agustus 2003, sebuah bom meledak di luar rumahnya di Bekasi, Jawa Barat," sambung Haris.

Menurut Haris, pengumuman hasil tim pencari fakta pembunuhan Munir tidak sekadar memenuhi kewajiban Pemerintah berdasarkan Keppres namun juga bisa menjadi pintu masuk untuk proses hukum yang lebih dalam. Dia juga mengatakan bahwa penyelesaian kasus Munir ini merupakan ujian bagi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang akan segera berakhir.

"Sehingga menuntaskan kasus Munir termasuk mengumumkan hasil TPF merupakan ujian terakhir terhadap HAM bagi dirinya," kata dia. Haris berharap SBY dan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bisa memastikan penuntasan kasus Munir dalam masa transisi ini.

PenulisIcha Rastika
EditorFidel Ali Permana
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM