SBY Tolak Diintervensi Selama Masa Transisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak diintervensi dalam mengambil kebijakan pada masa transisi kepemimpinan saat ini. Ia menegaskan bahwa tidak ada yang disebut sebagai pemerintahan bersama.

Presiden menilai apa yang terjadi saat ini hingga 20 Oktober mendatang adalah murni tanggung jawab dari pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II.

"Saya ingin meluruskan anggapan bahwa saat ini adalah masa pemerintahan bersama. Pemerintahan sekarang adalah pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II. Jadi cara pandang 'kita lakukan bersama-sama, mengatasi subsidi bersama-sama', saya katakan keliru," ujar Presiden SBY saat membuka rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (5/9/2014).

Agenda rapat paripurna kali ini ada tiga. Satu di antaranya akan membahas proses transisi dari pemerintahan SBY ke pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

SBY mengungkapkan, pemerintahan saat ini bertanggung jawab penuh atas semua kebijakan. Namun, setelah 20 Oktober mendatang, setelah presiden terpilih mengucapkan sumpahnya, SBY berakhir masa baktinya.

"Ini perlu agar jangan sampai transisi yang dimaksud konsultasi ini dimaknai seperti itu. Misalnya kebijakannya kok begitu, harusnya begini. Tidak. Karena yang bertanggung jawab saya," kata SBY.