Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian Hukum dan HAM Butuh 1.000 CPNS

Kompas.com - 02/09/2014, 09:48 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka kesempatan kepada para lulusan D-3 dan S-1 yang berminat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di berbagai unit kerja Kemenhuk dan HAM, termasuk di kantor wilayah di seluruh Indonesia. Mereka secara total membutuhkan 1.000 CPNS.

Sekretaris Jenderal Kemenhuk dan HAM Ambeg Paramata selaku Ketua Panitia Pengadaan CPNS 2014 Kemenhuk dan HAM menyebutkan, pelamar mendaftar secara online melalui situs panitia seleksi nasional (panselnas) untuk mendapatkan username dan password.

Pendaftaran dilakukan melalui alamat BKN dengan menggunakan username dan password yang diperoleh melalui mekanisme pada poin 1 untuk mendapatkan kartu registrasi. Pendaftaran dibuka pada tanggal 13-27 September 2014.

Pelamar merupakan lulusan D-3 dengan IPK minimal 2,75 atau sarjana S-1 dengan IPK minimal 2,75.

Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna kuning untuk sarjana S-1 dan warna hijau untuk D-3. Di luar map tertulis:
* Nama
* Tempat dan tanggal lahir
* Pendidikan
* Kualifikasi jabatan yang dipilih
* Alamat saat ini
* Nomor telepon yang mudah dihubungi
* Alamat e-mail

Berkas lamaran terdiri dari:

Surat lamaran bermeterai Rp 6.000, ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Lampiran berkas lamaran meliputi:

1. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisasi (legalisir) oleh pejabat yang berwenang.
2. Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian yang telah dilegalisasi.
3. Fotokopi akta kelahiran/surat kenal lahir.
4. Surat keterangan berbadan sehat, tidak buta warna, tidak tuli, dan tidak bertato dari dokter rumah dakit pemerintah.
5. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dan tidak terikat dengan instansi lain, baik pemerintah maupun BUMN, dengan dibubuhi meterai Rp 6.000.
7. Tanda bukti cetak/prin kartu registrasi.
8. Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku.
9. Pasfoto berwarna dasar biru berukuran 3 x 4 sebanyak dua lembar (untuk kartu peserta ujian).

Pengiriman berkas lamaran dimulai pada 14-29 September 2014 ke alamat:
a. untuk unit pusat, kirim ke PO BOX 8898 JKT 10000.
b. untuk kantor wilayah, alamat dapat diunduh di sini.

Khusus untuk wilayah Papua dan Papua Barat, pendaftaran dilakukan secara langsung ke kantor wilayah dengan membawa berkas persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan mulai tanggal 2 Oktober sampai 8 Oktober 2014 (hari kerja kantor). Rincian formasi dapat dilihat di sini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com