Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPU Tak Masalahkan DPR Bentuk Pansus Pemilu

Kompas.com - 01/09/2014, 20:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik menerima rekomendasi Komisi II untuk pembentukan panitia khusus pemilihan umum (Pansus Pemilu).

Husni pun mengapresiasi rekomendasi tersebut. "Bagus lah. DPR itu penting membuat evaluasi secara menyeluruh untuk proses Pemilu ini," kata Husni di gedung DPR, Jakarta, Senin (1/9/2014).

Husni berharap Pansus Pemilu akan bekerja maksimal untuk mengevaluasi keseluruhan proses pemilihan umum 2014. Tujuannya: supaya kebenaran substansi terpenuhi dengan menyajikan fakta yang terjadi.

"Proses yang kami jalani penyelenggaraan Pemilu telah dijelaskan. Itu dilakukan secara terbuka dan lengkap," tuturnya.

Seperti diketahui, Komisi II merekomendasikan agar panitia khusus pemilihan umum (Pansus Pemilu) dibentuk.

Hal itu ia katakan sebelum mengetuk palu menutup rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu.

"Komisi II merekomendasikan pembentukaan Pansus Pemilu 2014. Itu untuk melakukan penyelidikan yang terkait dengan data-data pemilih," kata Agun di gedung DPR, Jakarta, Senin (1/9/2014).

Agun menuturkan, Komisi II telah menerima penjelasan dari KPU dan Bawaslu dalam rapat dengar pendapat yang telah dilaksanakan. Namun menurutnya, penjelasan KPU dan Bawaslu masih ada catatan dan kekurangan.

"Komisi II berharap agar kekurangan itu menjadi referensi perbaikan dalam pelaksanaan Pemilu mendatang," tuturnya.

Baca : Komisi II DPR Rekomendasikan Pembentukan Pansus Pilpres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com