Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakal Dilantik Jadi Anggota DPR, Belum Ada Menteri yang Ajukan Pengunduran Diri

Kompas.com - 01/09/2014, 12:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Sejumlah menteri yang akan dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 1 Oktober mendatang belum juga mengajukan surat pengunduran dirinya. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengimbau agar para menteri itu segera mengajukan pengunduran diri sebelum dilantik.

"Sampai sekarang belum ada. Mereka yang jelas terpilih jadi anggota DPR, kalau dia akan tetap dan pilih jadi anggota Dewan, maka wajib mundur dari kabinet," ujar Sudi di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2014).

Sudi mengakui pemerintah memang tidak memberikan batas waktu kepada para menteri itu untuk mundur. Namun, dia mengingatkan bahwa menteri tidak boleh rangkap jabatan di parlemen.

Apabila surat pengunduran diri sudah diajukan, kata Sudi, presiden tidak akan mengangkat orang baru untuk mengisi jabatan menteri itu. Semua tugas menteri akan dilimpahkan kepada menteri koordinator.

Sudi meyakini kinerja menteri koordinator itu tidak akan terganggu nantinya dengan tambahan beban kerja.

"Selama ini kan dikoordinasikan beliau, ada Wamen, sekjennya, jadi akan tetap berjalan," imbuh dia.

Di dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II, sejumlah menteri terpilih sebagai anggota DPR 2014-2019. Mereka di antaranya Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar, Menteri Pemberdayaan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com