Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingatkan Paspampres Jangan Sampai Ada Rakyat yang Mengeluh

Kompas.com - 30/08/2014, 21:26 WIB

DEPOK, KOMPAS.com
- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan prosedur tetap (protap) pasukan pengamanan presiden (paspampres) ketika dirinya melakukan kunjungan berbagai tempat.

"Setiap berkunjung saya selalu menyapa rakyat dan bersalaman. Jadi siapa saja saya salami. Apakah setiap kunjungan berbeda protapnya atau bagaimana," kata Jokowi dihadapan ratusan ulama pesantren dan cendikiawan yang datang dari 34 provinsi dalam acara sarasehan di Pondok Pesantren Al-Hikam 2 di Depok, Jabar, Sabtu (30/8/2014), seperti dikutip Antara.

Jokowi mengatakan, harus jelas seperti apa protap Paspampres ketika dirinya berkunjung ke waduk, pasar ataupun bertemu dengan para ulama.

"Jangan sampai ada masyarakat mengeluh tidak bisa dekat dengan saya, karena saya selalu ingin dekat dengan rakyat," ujarnya.

Ia mengatakan, seorang pemimpin bukan hanya duduk empuk di ruangan berpendingin udara dan tanda tangan. Kalau pemimpin seperti ini, ia menganggap itu pekerjaan mudah.

"Yang sulit itu pemimpin yang mau melihat dan mendengar permasalahan langsung dari rakyatnya," ucap Jokowi.

Jokowi mencontohkan ketika dirinya mendapat laporan penduduk miskin yang ada di Jakarta hanya mencapai 3,8 persen.

"Laporan tersebut tidak diterima begitu saja karena selama saya 'blusukan' masih banyak sekali rakyat yang miskin. Ternyata ada kategori yang menyebutkan rentan miskin yang mencapai 37 persen. Ini bahasa yang diperhalus. Seharusnya tegas saja miskin, ya miskin," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, dengan adanya kategori-kategori tersebut, terlihat masih adanya mental asal bapak senang (ABS).

Jokowi menghadiri sarasehan tersebut dengan pengawalan Paspampres. Ia juga menyambangi kediaman mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Hasyim Muzadi, yang berdekatan dengan Ponpes.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com