Dibantah, Perbedaan Pendapat di Tubuh PDI-P soal BBM Bersubsidi

Menurut dia, yang ada saat ini hanya dinamika berpikir pada tiap-tiap kader. "Berpikir itu tidak membuat kami di PDI Perjuangan ada perbedaan," ujar Effendi saat ditemui dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/8/2014).

Effendi mengatakan, PDI-P sangat terbuka terhadap pemikiran-pemikiran yang dikeluarkan oleh para kadernya. Pemikiran tersebut merupakan argumentasi dan juga sekaligus bentuk demokrasi yang ada di dalam partainya. "Namanya juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi tidak ada perbedaan," ujar Effendi.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, Joko Widodo (Jokowi) tak perlu memaksakan kehendak untuk menaikkan harga BBM bersubsidi ketika nanti resmi menjabat sebagai presiden.

"Kalau pada akhirnya karena alasan formal dan dukungan parlemen bagi Jokowi tidak terpenuhi, Jokowi juga jangan memaksakan diri untuk menaikkan harga BBM. Sebab, rakyat yang akan menilai, rakyat pula yang akan merasakan dampak dari masalah kenaikan harga BBM terhadap perekonomian, pembangunan ekonomi, termasuk kesejahteraan rakyat," kata Basarah di Jakarta, Jumat (29/8/2014), seperti dikutip Antara.

Kenaikan harga BBM, kata Basarah, harus dilihat dari sudut pandang kebijakan ekonomi. Jokowi harus bisa memberikan penjelasan yang komprehensif, terbuka, obyektif kepada masyarakat tentang plus-minus bila harga BBM dinaikkan atau tidak dinaikkan.

Seperti diberitakan, Jokowi siap menaikkan harga BBM bersubsidi, meskipun kebijakan tersebut dianggap tidak populer oleh masyarakat. Bagi Jokowi, yang terpenting, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu disertai pengalihan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.