Pengamat: Golkar Tak Cocok Gabung ke Koalisi Jokowi-JK yang Tak Transaksional

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar disarankan tidak bergabung dengan koalisi pendukung presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla. Golkar dianggap sebagai partai yang selalu menguasai pemerintahan sehingga tidak cocok dalam pemerintahan Jokowi-JK.

"Jadi, Golkar memang sebaiknya tidak menjadi kekuatan pendukung Jokowi karena akan menjadi parasit di sini," ujar pengamat politik dari Universitas Gajah Mada, Ari Sudjito, saat dihubungi, Kamis (28/8/2014).

Menurut Ari, Partai Golkar secara struktural telah bergabung dalam Koalisi Merah Putih yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pilpres lalu. Jika nantinya Golkar mengubah haluan dan berbalik mendukung Jokowi-JK, maka Golkar semakin menunjukkan diri mereka sebagai partai yang pragmatis.

"Moral politik Partai Golkar akan jadi beban," ucap Ari.

Ari menambahkan, jika Partai Golkar tidak bergabung dengan koalisi Jokowi-JK, maka hal tersebut juga akan menjadi momentum untuk menguji bagaimana sikap Golkar jika tidak menjadi partai yang berkuasa.

Partai politik yang bercorak pragmatis dan cenderung transaksional, kata dia, pasti enggan untuk bergabung di dalam pemerintahan Jokowi-JK. Partai-partai tersebut, ucapnya, tidak akan cocok dengan sikap Jokowi yang tidak menginginkan politik transaksional.

Ari juga menekankan, berapa pun jumlah parpol yang akan bergabung ke dalam koalisi Jokowi-JK nantinya, hal itu tidak akan banyak berpengaruh. Pasalnya, kekuatan Jokowi sesungguhnya adalah kekuatan rakyat.

"Berapa pun jumlah anggota parpol koalisi dalam pemerintahan Jokowi, tentu rakyat menjadi tumpuan kekuatan utama," pungkas Ari.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan bahwa Golkar akan tetap di dalam Koalisi Merah Putih. (Baca: Aburizal: Negosiasi dengan Koalisi Merah Putih Cukup Dua atau Tiga Orang)

Para pengurus DPD I Golkar yang memiliki hak suara juga sepakat agar Golkar menjadi oposisi dan menggelar Munas Golkar pada 2015. Munas menjadi forum yang dapat mengubah arah koalisi. (Baca: Bertemu Aburizal, DPD I Sepakat Golkar Jadi Oposisi)