Jokowi Harus Cegah Percaloan di Tim Transisi

Saya khawatir, sejumlah personel di Kantor Transisi Jokowi-JK tidak terlepas dari kepentingan bisnis dan motif mengejar jabatan atau menempatkan orang.

Sejak awal, saya sudah mengkritisi keberadaan Rini Soemarno yang memimpin Kantor Transisi Jokowi, yang tidak terlepas dari dugaan kepentingan yang bisa jadi terkait motif bisnis atau jabatan.

Belakangan, orang-orang tertentu yang kemudian dilibatkan di kelompok kerja (pokja) juga tidak steril dari kepentingan-kepentingan proyek.

Ketatnya pertarungan untuk mendapatkan posisi strategis di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, khususnya kursi menteri di kabinet, telah melahirkan mentalitas calo dan kreativitas para broker politik dengan pola transaksional sebagai imbalan jabatan tertentu, dengan memanfaatkan keberadaan Kantor Transisi, serta jualan akses kedekatan kepada Jokowi dan JK.

Praktik percaloan jabatan dan proyek melalui program yang disusun di Kantor Transisi sangat mungkin berlangsung canggih karena memboncengi program-program pilihan yang nantinya dieksekusi pemerintah, atau melalui skema pelibatan dengan swasta. Apalagi, perekrutan terhadap orang-orang yang dilibatkan di Kantor Transisi tidak transparan, tetapi justru berbau unsur KKN, bahkan subyektif.

Saya khawatir, kebaikan Jokowi mulai dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk kepentingan sempit, kepentingan pribadi, ataupun kepentingan kelompok.

Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla seharusnya lebih responsif dan membangun budaya transparansi agar tercipta akuntabilitas publik sehingga praktik-praktik percaloan dan broker jabatan dan proyek bisa dicegah sejak dini.

Kantor Transisi Jokowi, yang kini sedang mempersiapkan aneka program dan usulan nama-nama yang dianggap mumpuni mengisi jabatan menteri di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla, harus konsisten bekerja secara transparan dengan penuh integritas sesuai visi-misi Jokowi-Jusuf Kalla, sekaligus mampu mengelola berbagai kepentingan, khususnya dari para pihak yang selama ini menjadi pendukung kemenangan Jokowi-JK.

Revolusi mental harus dimulai dari sekitar Jokowi-Jusuf Kalla. Jangan, misalnya, kita menggelorakan koalisi tanpa syarat, tetapi banyak syarat tersembunyi.

Jangan kita koar-koar membantu secara sukarela, tetapi ada permintaan macam-macam yang kemudian justru membebani dan menyulitkan posisi Jokowi.

Despen Ompusunggu
Politisi Partai Nasdem