Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Incar Kursi Pimpinan DPR, PKS Siapkan Hidayat Nur Wahid dan Sohibul Iman

Kompas.com - 26/08/2014, 10:14 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin menduduki salah satu posisi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, meski pada pemilu legislatif lalu hanya menjadi partai papan tengah. Ada dua nama yang disiapkan untuk menjadi Wakil Ketua DPR asal Fraksi PKS yaitu Hidayat Nur Wahid dan Sohibul Iman. Demikian disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di Jakarta, Selasa (26/8/2014).

"Pak Hidayat dan pak Sohibul Iman diantara yang disiapkan. Mereka selain senior juga punya kapasitas yang utama," ujar Mardani.

Hidayat dan Sohibul kembali terpilih dalam pemilu legislatif lalu. Saat ini, Hidayat menjabat Ketua Fraksi PKS di DPR dan pernah menjadi Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Sementara Sohibul saat ini menjabat Wakil Ketua DPR, untuk menggantikan Anis Matta yang dipilih sebagai Presiden PKS pasca ditangkapnya Luthfi Hasan Ishaaq.

Menurut Mardani, kedua nama itu akan diajukan bersama paket yang disodorkan partai-partai dalam Koalisi Merah Putih. Porsi kursi di parlemen yang tak terlalu besar membuat PKS cukup menyasar kursi Wakil Ketua DPR. Ada pun, posisi Ketua DPR akan diberikan kepada partai dengan porsi kursi lebih besar di Koalisi Merah Putih. 

Kursi pimpinan DPR saat ini menjadi incaran banyak partai. Partai Golkar dan PDI-P, adalah dua partai yang berseteru paling kuat untuk mendapatkan kursi Ketua DPR. Partai Golkar setidaknya sudah menyiapkan nama Setya Novanto, Fadel Muhammad, Ade Komarudin, Agun Gunanjar, dan Airlangga Hartarto untuk mengincar DPR-1. Sementara, PDI-P hingga kini belum bersuara soal nama yang akan ditempatkan sebagai Ketua DPR.

PDI-P masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review yang diajukan partai ini atas Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Di dalam UU MD3 yang baru itu, penentuan Ketua DPR diubah dari hak partai pemenang pemilu menjadi pemilihan secara voting tanpa syarat perolehan suara. Menurut PDI-P, UU MD3 ini adalah upaya menjegal partai itu menduduki kursi Ketua DPR. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo Soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo Soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com