Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/08/2014, 17:15 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial memantau sidang kasus tindak pidana korupsi proyek Hambalang dengan terdakwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pemantauan tersebut atas permintaan Ormas bentukan Anas, Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).

"Pemantau atas permintaan PPI," kata Komisioner KY, Taufiqurrahman Syahuri, di Jakarta, Senin (25/8/2014), seperti dikutip Antaranews.com.

Dia mengungkapkan, sidang lanjutan perkara korupsi Hambalang akan dipantau Komisioner KY bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Eman Suparman dengan didampingi dua staf KY.

Taufiq mengatakan, PPI menyampaikan majelis hakim yang memimpin sidang kasus Hambalang sudah adil karena memberikan waktu yang cukup kepada Anas untuk mengklarifikasi keterangan saksi.

"Mereka (PPI) ingin memberikan dukungan persidangan yang sudah bagus ini," kata komisioner bidang rekrutmen hakim ini.

Menurut Taufiq, hal ini berbeda dari biasanya. Kebanyakan, permintaan pemantauan sidang karena rasa khawatir hakimnya tak proposional.

"Bagi saya kalau memang tidak terbukti dan seharusnya bebas, ya jangan dihukum. Dan sebaliknya, kalau memang seharusnya dihukum, ya hakim jangan membebaskan," katanya.

Taufiq menegaskan, KY akan mendukung para hakim yang bekerja profesional dan memberikan sanksi kepada para pengadil yang tidak profesional.

"Itu tugas konstitusional KY menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan perilaku hakim," kata Taufiq.

Sidang kasus korupsi Hambalang dengan terdakwa Anas pada Senin ini, menghadirkan saksi, salah satunya mantan Bendahara Paratai Demokrat, M Nazaruddin. Majelis hakim yang mengadili Anas terdiri atas Haswandi sebagai ketua majelis hakim dan anggotanya Trimharyadi, Aswijon, Slamet Subagyo, Joko Subagyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com