Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AJI: Lindungi Publik dari Media Jahat

Kompas.com - 24/08/2014, 08:01 WIB

Oleh: Nasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Eko Maryadi mengingatkan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla agar melindungi profesi jurnalis. Pemerintah diminta memprioritaskan pengungkapan kasus kematian jurnalis di Tanah Air, menghukum pelaku kekerasan terhadap jurnalis, dan melindungi publik dari media yang jahat.

Seruan itu disampaikan Eko pada malam resepsi ulang tahun ke-20 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Jumat (22/8). Hari ulang tahun AJI diperingati setiap 7 Agustus.

Eko secara khusus menyerukan kepada Joko Widodo dan Jusuf Kalla agar memenuhi harapan rakyat. "Sebagai bagian dari komunitas pers nasional, AJI akan aktif mengawasi kekuasaan secara independen, profesional, dan beretika," kata Eko.

Demi meningkatkan independensi dan akuntabilitas pers, AJI meminta pemerintah dan DPR menghapus dana "pembinaan wartawan" dari APBN dan APBD.

Secara internal, Eko meminta agar seluruh anggota AJI bekerja dengan kepala tegak, dengan standar etika-profesionalisme tinggi, dan menolak menjadi jurnalis-kacung yang partisan di kantor media mana pun. "Lebih baik AJI berafiliasi dengan publik yang kritis daripada bersekutu dengan pemilik uang dan kekuasaan, tapi menipu publik dengan mengangkangi kode etik jurnalistik dan aturan penyiaran," tutur Eko.

Terkait upaya peningkatan profesionalitas jurnalis, Eko menyebutkan, selama dua tahun terakhir AJI telah menggelar 26 kali uji kompetensi jurnalis (UKJ) bagi anggota AJI di 23 kota. Hingga Juni 2014, AJI dan Dewan Pers telah meluluskan 46 penguji UKJ nasional dan memastikan kompetensi 561 jurnalis dari 1.890 anggota AJI yang tersebar dari Papua sampai Aceh.

Penghargaan

Seperti tahun-tahun sebelumnya, AJI mengumumkan pemenang penghargaan SK Trimurti Award, Tasrif Award, dan Udin Award.

SK Trimurti Award dianugerahkan kepada Masriyah Amfa (53), pengasuh Pondok Pesantren Kebon Jambu, Cirebon, Jawa Barat. Masriyah dinilai sebagai sosok pelopor kesetaraan jender di tengah budaya patriarki dan menjadi garda depan dalam penyebaran toleransi di daerahnya. Masriyah memimpin sekitar 1.200 santri dan santriwati sejak suaminya meninggal delapan tahun lalu.

Penghargaan Tasrif Award diberikan kepada dua lembaga, yakni Remotivi dan ICT Watch. Apa yang dikerjakan Remotivi selama ini dinilai sebagai salah satu hal penting bagi demokratisasi frekuensi di Indonesia dalam ranah perwujudan siaran televisi yang lebih sehat.

Dengan semangat yang hampir sama, meski dalam wilayah yang berbeda, dewan juri menilai organisasi ICT Watch sangat bermanfaat dalam mendorong demokratisasi dunia internet di Indonesia.

Menurut penilaian dewan juri, apa yang dilakukan Remotivi dan ICT Watch berpengaruh pada kondisi masa depan Indonesia ketika frekuensi publik (dalam ranah televisi) dan internet menjadi bagian yang semakin tidak terpisahkan bagi kebutuhan masyarakat.

Adapun Udin Award, untuk tahun ini tidak diberikan kepada siapa pun. Ignatius Haryanto, mewakili dewan juri, menyebutkan bahwa di antara 45 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dicatat oleh AJI sepanjang tahun ini, tidak ada yang menonjol. Karena itu, dewan juri memutuskan tidak ada pemenangnya.

Pada kesempatan itu, AJI meluncurkan buku berjudul Semangat Sirnagalih untuk menandai 20 tahun perjalanan organisasi yang lahir menyusul pemberedelan majalah Tempo, tabloid Detik, dan majalah Editor itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com