Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Menteri Bukan Figur Parpol, Bagian dari Revolusi Mental ala Jokowi

Kompas.com - 22/08/2014, 12:18 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Achmad Basarah menanggapi positif terkait keinginan presiden terpilih Joko Widodo membangun kabinet tanpa figur dari partai politik. Menurut Basarah, substansi keinginan Jokowi adalah menginginkan menterinya nanti fokus mengabdi pada tugas negara dan tidak terganggu dengan kegiatan partai politik.

"Saya melihatnya Jokowi itu ingin membangun mindset baru sebagai bagian dari revolusi mental," kata Basarah, saat dihubungi, Jumat (22/8/2014).

Basarah menjelaskan, partai politik dibangun untuk melakukan kaderisasi di internalnya masing-masing. Kader-kader terbaik dari partai tersebut sangat terbuka dan layak direkrut untuk masuk dalam pemerintahan. Hanya saja, kata Basarah, praktik transaksional wajib dihindari dalam proses rekrutmennya. Kader partai yang diambil dalam kabinet pemerintahan hanyalah yang kompeten, bersih, dan kredibel.

Selain itu, menteri dari partai politik wajib menjadikan tugas negara sebagai prioritas di atas kesibukannya sebagai kader atau pengurus partai politik.

"Kita harus memahami betul substansi yang ingin disampaikan Pak Jokowi. Seperti perkataan Bung Karno bahwa kesetiaan pada partai harus diakhiri ketika kesetiaan pada negara dimulai," ujarnya.

Seperti diberitakan, Jokowi menginginkan menteri di kabinetnya nanti harus lepas dari partai politik (parpol). Jokowi mengatakan, sejumlah kandidat menteri tersebut saat ini masih digodok.

Menanggapi itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan melakukan pembicaraan khusus dengan partai koalisi pengusung Jokowi-Jusuf Kalla. Menurut Muhaimin, sah-sah saja seorang pengurus struktural partai direkrut menjadi menteri.

"Soal mundur atau tidak mundur, nanti akan kita bicarakan khusus dengan Pak Jokowi pada September. Tapi prinsipnya, siapa pun yang menjadi menteri harus konsentrasi pada bidangnya," kata Muhaimin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com