Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Putusan MK Bisa Jadi Momentum Pembenahan Internal Golkar"

Kompas.com - 22/08/2014, 05:24 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi, disebut dapat dijadikan momentum yang tepat untuk melakukan pembenahan di internal partai Golkar.

"Momentum ini bagus dalam rangka melakukan pembenahan di internal Partai Golkar," ujar Mantan Ketua DPP Partai Golkar, Agus Gumiwang, saat menggelar konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, Kami (21/8/2014) malam.

Menurut Agus, saat ini partai berlambang pohon beringin ini telah mengalami banyak mismanagement dibawah kepemimpinan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Dia mengajak kepada para kader Golkar, khususnya generasi muda, untuk bersatu melakukan pembenahan di internal Partai. "Agar Golkar bisa lebih banyak memberikan kontribusi untuk Indonesia."

Sementara itu, mantan Wakil Bendahara Umum Golkar, Nusron Wahid mengatakan, jika Golkar ingin konsisten dengan jargonnya yang berbunyi "Suara Golkar Suara Rakyat", maka Golkar harus segera melakukan musyawarah nasional dan memutar haluan untuk mendukung pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla. 

Namun, kata Nusron, dukungan Golkar kepada Jokowi-JK tersebut bukan dimaksudkan untuk mencari kekuasaan. "Ini bukan untuk mencari kekuasaan, tapi ini demi bangsa Indonesia dan pembangunan Indonesia," ujar Nusron.

Agus, Nusron, dan Poempida Hidayatullah dipecat dari Golkar karena dianggap bertentangan keputusan partai. Ketiganya adalah kader Golkar yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada pasangan Jokowi-JK, pada saat Golkar berada di gerbong Koalisi Merah Putih sebagai pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Pada Kamis malam, majelis hakim konstitusi dalam putusannya menolak secara keseluruhan gugatan yang diajukan Prabowo-Hatta. Sidang yang dimulai pada pukul 14.30 WIB tersebut berakhir pada pukul 20.45 WIB, setelah pembacaan amar putusan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com