Jokowi Instruksikan Tak Ada Pengerahan Massa ke MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo menginstruksikan kepada tim relawan dan massa pendukungnya untuk tidak turun ke jalan pada hari ini, Kamis (21/8/2014), saat Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Ia meminta para pendukungnya menjaga ketertiban dan menghormati semua proses persidangan serta putusan yang akan dikeluarkan MK.

"Itu pesan dari Pak Jokowi supaya tidak ada pengerahan massa," kata anggota tim hukum Jokowi-Jusuf Kalla, Trimedya Panjaitan, saat dihubungi, Rabu (20/8/2014).

Jokowi-Jusuf Kalla, kata Trimedya, tak akan hadir di MK. Mereka akan diwakili oleh tim hukumnya. 

"Nanti yang hadir hanya tim lawyer dan saya. Semoga aman, dan pihak keamanan dapat bertugas baik," ungkapnya.

Pada hari ini, MK akan memutuskan gugatan PHPU yang diajukan pasangan capres dan cawapres, Prabowo-Hatta. Putusan dikeluarkan setelah majelis hakim MK memeriksa puluhan saksi fakta dan saksi ahli yang dihadirkan Prabowo-Hatta, pihak Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat, dan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pihak terkait.

Selain pemeriksaan saksi, Majelis Hakim MK juga telah memeriksa seluruh bukti yang diajukan Prabowo-Hatta dan KPU. Rapat permusyawaratan hakim (RPH) digelar secara tertutup beberapa hari sebelum putusan dikeluarkan.

Dalam permohonannya, tim hukum Prabowo-Hatta menyampaikan pendapatnya bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2014 tidak sah menurut hukum. Alasannya karena perolehan suara Jokowi-JK dinilai diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau disertai dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh KPU.

Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta mendalilkan bahwa Pilpres 2014 cacat hukum karena berbagai alasan. Salah satunya adalah perbedaan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) faktual sebagaimana hasil rekapitulasi KPU pada 22 Juli 2014 dengan SK KPU No 477/Kpts/KPU/13 Juni 2014. Selain itu, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta juga menduga KPU beserta jajarannya melanggar peraturan perundang-undangan terkait pilpres. Di antaranya UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Peraturan KPU Nomor 5, Nomor 18, Nomor 19, dan Nomor 20, serta Peraturan KPU Nomor 21/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Prabowo-Hatta meminta MK menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang menetapkan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Setelah itu, Prabowo-Hatta meminta MK menyatakan perolehan suara yang benar adalah yang dicantumkan dalam berkas gugatan, yakni pasangan Prabowo-Hatta dengan 67.139.153 suara dan pasangan Jokowi-JK dengan 66.435.124 suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.