Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Secara Etika, Menteri yang Bakal Jadi Anggota DPR Mengundurkan Diri

Kompas.com - 20/08/2014, 14:09 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, hingga saat ini pihak Istana belum menerima surat dari menteri yang akan dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 1 Oktober mendatang. Namun, secara etika, Julian mengingatkan agar mereka mengajukan surat pengunduran diri dari kabinet.

"Saya telah berkomunikasi dengan Mensesneg (Sudi Silalahi), memastikan apakah mereka yang terpilih kembali dan menjadi anggota DPR dan akan dilantik tanggal 1 (Oktober) ternyata belum menerima. Tapi, Bapak Presiden memandang secara etika mereka yang dilantik bersedia mengundurkan diri," ujar Julian di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Julian mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memberikan batas maksimal pengunduran diri para menteri itu. Namun, dia memastikan bahwa para menteri tidak akan merangkap jabatan sebagai anggota DPR.

Untuk mengisi kekosongan itu, Julian mengaku bahwa Presiden belum menyiapkan pergantian.

Sejumlah menteri akan meninggalkan kabinet pemerintahan Presiden SBY sebelum masa pemerintahan berakhir pada 20 Oktober. Pasalnya, beberapa menteri terpilih menjadi anggota DPR dan akan dilantik pada 1 Oktober. Untuk itu, mereka akan mengajukan surat pengunduran diri.

Salah satunya yang memastikan diri akan mengundurkan diri adalah Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan. Syarief terpilih sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dari Partai Demokrat.

Selain Syarief, menteri-menteri lain yang juga terpilih menjadi anggota DPR adalah Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com