Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagaimana Nasib Tank Leopard pada Era Jokowi-JK?

Kompas.com - 15/08/2014, 19:27 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, mengatakan, pihaknya akan mengkaji soal keberadaan main battle tank (MBT) Leopard dalam postur pertahanan Indonesia. Andi menyebut pihaknya belum mengambil keputusan apa pun terhadap tank itu.

"Harus dilihat dulu kontraknya seperti apa, kesiapan infrastruktur pertahanan, terutama Angkatan Darat, seperti apa," kata Andi di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Jumat (15/8/2014).

Mantan Dosen Universitas Indonesia itu mengaku belum tahu kontrak pengadaan MBT yang didatangkan dari Jerman tersebut. Dia hanya mengetahui bahwa pada awal Oktober, sekitar 25 unit tank tersebut akan datang dari total 120 unit.

"Harus dilihat konsekuensi-konsekuensi dari pengadaan tersebut, termasuk anggaran kedatangan tank Leopard," kata Andi.

Andi juga belum bisa berkomentar soal kemungkinan menghentikan MBT tersebut. Kendati demikian, dia mengatakan terbuka kemungkinan program pengadaan tank Leopard direvisi pemerintahan Jokowi-JK.

"Kalau Pak Jokowi meminta itu direvisi dari program pengadaan tank Leopard, kita cari opsi-opsinya," kata Andi.

Sebelumnya, Jokowi mengangkat isu soal pembelian tank Leopard dalam debat capres pada Minggu (22/6/2014) malam. Jokowi mengaku tidak setuju dengan pengadaan tank itu karena berat tank bisa merusak jalan dan jembatan.

"Tank Leopard terlalu berat, 62 ton. Lewat jalan rusak semua, apalagi jembatan kita tidak kuat menahan beban 62 ton," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com