Hajriyanto Usulkan Konflik Internal Golkar Diajukan ke PTUN

Hajriyanto mengatakan, kubu yang menginginkan agar Munas dilakukan pada tahun 2014, berpegang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. AD/ART adalah produk hukum tertinggi dalam suatu partai.

Di sisi lain, papar Hajriyanto, kubu yang menginginkan agar Munas dilakukan tahun 2015 berpegang pada keputusan Musyawarah Nasional (Munas) tahun 2009. Munas, kata Hajriyanto, adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam Partai Golkar yang hanya bisa dibatalkan oleh Munas lagi.

“Itu sebetulnya sama-sama kuat secara legal formal. Yang satu berpegangan pada AD/ART, yang satu, yang 2015, berpegangna pada Munas. Jadi keputusan bahwa Munas periode sekarang ini 2015 juga kuat secara legal formal. Dan karena itu daripada terus bersitegang soal 2014 atau 2015, masing-masing punya argumen sendiri-sendiri, jauh lebih baik duduk bersama-sama menyepakati dibawa kemana perdebatan tersebut. Taruhlah misalnya ke Arbitrase Nasional, atau ke PTUN. Supaya kemudian ada keputusan legal formal,” ujar Hajriyanto, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) itu mengatakan, pada Munas 2009 lalu, keputusan pelaksanaan Munas kembali diundur menjadi tahun 2015. Hal ini merupakan antisipasi jika pelaksanaan Pilpres dua putaran. Namun, saat itu, DPP Partai Golkar lupa mengubah AD/ART yang menyebutkan periode kepengurusan hanya lima tahun. Sehingga, kata Hajriyanto, saat ini terjadi perbedaan pandangan pelaksanaan Munas.

“PTUN bisa sebagai jalan keluar,” kata dia.

Seperti diketahui, wacana pelaksanaan Munas terus bergulir di internal Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menjadi salah satu elite partai berlambang pohon beringin itu yang cukup keras menyuarakan Munas dilakukan tahun ini.

Namun, belakangan, Agung terancam dicopot dari jabatan kepenggurusannya meski belakangan sanksi itu dibatalkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Selain Agung, kader muda Golkar seperti Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) yang dipimpin Yorrys Raweyai juga menyuarakan Munas dilakukan tahun ini. Wacana ini semakin kuat setelah koalisi yang diikuti Partai Golkar dalam Pilpres gagal memenangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.