Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono Bantah Dilengserkan Aburizal

Kompas.com - 13/08/2014, 18:56 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Agung Laksono membantah isu bahwa ia dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie. Akan tetapi, Agung mengakui ada perbedaan pendapat antara ia dan Aburizal terkait waktu penyelenggaraan musyawarah nasional (munas).

"Tidak ada, itu (pemecatan) baru wacana saja. Saya sudah bertemu dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie kemarin malam. Dari sekian banyak isu, hanya satu-dua yang jadi perbedaan kami, yakni soal munas," ujar Agung saat ditemui seusai membuka Rapat Koordinasi Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), Rabu (13/8/2014), di Jakarta.

Terkait perbedaan tersebut, Agung mengatakan, ia dan Aburizal sama-sama memahami argumentasi masing-masing terkait pelaksanaan munas. Aburizal tetap menginginkan munas pada 2015, sementara Agung mendesak munas dilaksanakan tahun 2014 ini.

Menurut Agung, mereka sepakat akan menyelesaikan perbedaan tersebut dalam sebuah forum komunikasi dialogis. Namun, Ketua Umum Kosgoro 57 ini tidak menyebutkan lebih rinci tentang forum yang dimaksud.

"Belum. Masih proses," katanya.

Yang jelas, lanjut Agung, tak ada pemecatan atau penonaktifan. Menurut Agung, apa yang terjadi saat ini tidak boleh terjadi lagi pada masa yang akan datang.

"Perbedaan-perbedaan itu tidak diharapkan, tapi tentunya bisa dicarikan jalan keluarnya melalui forum yang dialogis," ujarnya.

Sebelumnya ,Waketum Golkar Fadel Muhammad mengatakan, Ketum Golkar Aburizal Bakrie telah memecat Agung Laksono dari jabatannya sebagai Waketum Golkar dan sejumlah kader lainnya karena dinilai berseberangan dengan sikap partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com