Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pecat Agung Laksono, Aburizal Dianggap Kalap

Kompas.com - 11/08/2014, 12:43 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik, Heri Budianto, menilai, keputusan Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie memecat Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono merupakan keputusan emosional. Alasan pemecatan, menurut Heri, ialah karena selama ini Agung tak mendukung Golkar bergabung dalam Koalisi Merah Putih dan mendesak agar Musyawarah Nasional Partai Golkar dipercepat pada Oktober mendatang.

"Ini adalah bentuk kekalapan ARB (Aburizal) karena dari awal (Agung) berseberangan sikap, mendukung Jokowi-JK, kemudian mendesak Munas dipercepat. Ini makin menunjukkan ARB kalap terhadap orang-orang ini sehingga dipecat," ujar Heri saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/8/2014).

Pemecatan Agung dan kader lainnya, lanjut Heri, menunjukkan kegagalan Aburizal dalam memimpin partai. Heri mengatakan, hal ini berimbas pada kemunduran langkah Golkar sebagai partai besar dibandingkan partai-partai lain yang kini mengalami kemajuan.

"Ini kemunduran Partai Golkar. Ketika partai lain bergerak menuju arah kemajuan yang signifikan dengan menempatkan kader muda pada posisi strategis, lalu partai juga semakin terbuka, transparan, dan aspiratif, justru Golkar bermain dengan hal yang justru tidak menguntungkan bagi Golkar," ujarnya.

Heri menilai, alasan Aburizal memecat kadernya karena adanya perbedaan pendapat tidak kuat. Ia menambahkan, perbedaan pendapat anggota dalam suatu organisasi hal yang wajar. Jika direspons positif, hal ini dapat memperkokoh partai.

"Justru perbedaan pendapat adalah hal yang wajar bagaimana kita mengelola perbedaan. Itu menjadi kekuatan partai," kata Heri.

Selain berdampak pada guncangan di internal partai, lanjut Heri, dinamika di Golkar akan memunculkan antipati masyarakat karena menganggap anggota Golkar tak bisa mengelola partainya dengan baik.

"Efek jangka panjangnya sangat buruk bagi Golkar. Bisa terancam selain penilaian negatif dari publik, saya kira partai ini kalau tidak segera diselamatkan akan hancur," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com