Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/08/2014, 15:38 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan bahwa dukungan pemilih muslim pada Joko Widodo-Jusuf Kalla meningkat setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil perolehan suara di Pemilu Presiden 2014. Peningkatan dukungan itu terjadi karena pemilih muslim yang semula mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengalihkan dukungannya.

Peneliti LSI Ade Mulyana menjelaskan, perubahan dukungan itu diketahui dari hasil survei yang dilakukan pihaknya baru-baru ini. Ada beberapa penyebab yang membuat dukungan pada masing-masing kandidat itu berubah.

"Sesuai exitpoll LSI pada 9 Juli 2014 pukul 14.00, pasangan Prabowo-Hatta unggul dari Jokowi-JK pada segmen pemilih muslim dan pemilih berpendidikan tinggi yang umumnya tinggal di perkotaan," kata Ade, di Kantor LSI, Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Setelah penetapan resmi KPU, kata Ade, pemilih di segmen tersebut beralih dan banyak yang mendukung Jokowi-JK. Misalnya, berdasarkan exitpoll LSI di 9 Juli, Prabowo-Hatta memeroleh dukungan pada segmen pemilih muslim sebesar 52,01 persen. Tapi kini dukungan dari segmen itu menurun menjadi 34,20 persen.

Sedangkan untuk Jokowi, pada 9 Juli mendapat dukungan sekitar 47,99 persen dari pemilih muslim, dan saat ini jumlahnya meningkat menjadi 52,17 persen. Perubahan dukungan itu merupakan perbandingan exitpoll 9 Juli 2014 dan hasil survei terbaru LSI. Dalam survei tersebut juga diketahui penyebab perubahan jumlah dukungan untuk Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, yaitu sikap masing-masing kandidat setelah KPU menetapkan hasil resminya.

Pemilih Prabowo-Hatta memberikan persepsi negatif karena pasangan ini tak legawa menerima penetapan KPU. "Di sisi lain, Jokowi-JK terlihat lebih santun dalam merespons hasil resmi KPU dan merespons gugatan Prabowo-Hatta," ujarnya.

Sebagai informasi, survei dilakukan pada 4-6 Agustus 2014. Metode yang digunakan adalah quickpoll dengan 1.200 responden dari seluruh Indonesia dan menggunakan multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen.

Selain survei, LSI juga melengkapi dan memperkuat analisis survei dengan data kualitatif melalui metode in depth interview, diskusi, serta analisis media. Survei dibiayai secara mandiri oleh LSI.

Baca juga : Prabowo Mulai Ditinggalkan Pendukungnya Pasca Penetapan KPU

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com