Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Prabowo Menang atau Kalah di MK, Munas Tetap 2015"

Kompas.com - 03/08/2014, 21:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa menyatakan pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar tidak akan dipengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi. Dia menegaskan apabila Prabowo-Hatta kalah atau pun menang, Munas tetap akan dilakukan pada tahun 2015.

"Munas Partai Golkar tidak terkait dengan keputusan MK, mau menang Pak Prabowo, atau sebaliknya, Munas tahun 2015," ujar Lalu Mara saat dihubungi, Minggu (3/8/2014).

Mara menuturkan hal itu berdasarkan pada keputusan Munas VIII Partai Golkar tahun 2009 tentang Program Umum Partai Golongan Karya tahun 2009-2015. Program itu, sebut Mara, tidak bisa dipisahkan dari keputusan Munas.

Keputusan itu kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor: KEP-27/DPP/GOLKAR/XII/2009 tentang Komposisi dan Personalia DPP Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009-2015.

"Rekomendasi pelaksanaan Munas Partai Golkar tahun 2015, juga keputusan Munas, forum tertinggi pengambilan kepututusan Partai Golkar," kata Mara.

Dia memaparkan bahwa DPD Partai Golkar tingkat I juga sudah berkirim surat dan pernyataan tertulis ke DPP Partai Golkar bahwa Munas tetap dilakukan tahun 2015.

"Sudah 31 DPD yang berkirim surat dan pernyataan soal tersebut. Kalau orang berusaha, ya silakan saja. Masalahnya bisa apa tidak, mampu apa tidak," ujarnya.

Bola panas pergantian Ketua Umum Partai Golkar dilakukan tahun ini pun dianggap Mara akan kandas lantaran pelaksana Munas itu sendiri adalah DPP. Sementara DPP sudah menetapkan sikapnya untuk melaksanakan rekomendasi Munas Partai Golkar tahun 2009 lalu yakni pelaksanaan Munas baru dilakukan pada 2015.

"Jadi ya tidak akan terlaksana juga," imbuhnya.

Seperti diketahui, internal Partai Golkar terpecah selama pelaksanaan pemilu presiden lalu. DPP Partai Golkar yang dipimpin Ketua Umum Aburizal Bakrie menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Hatta.

Namun, sebagian kader membelot menyatakan dukungan bagi Jokowi-Jusuf Kalla. Dorongan agar Golkar berkoalisi dengan Jokowi-JK semakin kuat setelah Prabowo-Hatta kalah suara berdasarkan hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu upaya agar Golkar merapat ke Jokowi-JK dilakukan oleh kubu penentang Aburizal dengan menggulirkan wacana pergantian Ketua Umum melalui Musyawarah Nasional 2014.

Namun, kubu Prabowo-Hatta tengah melayangkan gugatan hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Partai Golkar pun mendukung langkah itu. Akan tetapi, Ketua Presidium Depinas SOKSI, Lawrence TP Siburian memperkirakan apabila Prabowo-Hatta kalah, maka sudah hampir pasti Munas langsung dilakukan tanggal 4 Oktober.

Lawrence Siburian berkeyakinan pengurus daerah Partai Golkar di tingkat provinsi dan kota yang banyak menjadi kepala daerah dipastikan akan mengalihkan dukungannya kepada pemerintahan yang baru.

"Sangat tidak mungkin mereka menjadi oposisi di daerah, sudah pasti akan merapat ke pemerintah," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com