Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Kami Tak Cari Kekuasaan

Kompas.com - 03/08/2014, 13:07 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menegaskan, hingga saat ini Demokrat masih tetap tergabung dalam koalisi partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Menurut Max, isu Demokrat akan pindah ke kubu pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla hanya dihembuskan oleh pihak luar dan wartawan.

"Sampai hari ini belum kita cabut dukungan Prabowo-Hatta," ujar Max saat baru tiba untuk menghadiri acara Halal Bihalal di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Minggu (3/8/2014).

Max mengatakan, partainya masih konsisten seperti pada saat pertama kali Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan menyatakan Demokrat resmi memberikan dukungan kepada Prabowo-Hatta.

Menurut Max, partainya tidak mencari-cari kekuasaan seperti partai lain. Konsep yang diusung Prabowo-Hatta, kata dia, sejalan dengan konsep yang sudah dijalankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun memerintah.

"Jangan samakan kami dengan PKB atau yang lain. Yang langsung nempel-nempel yang mencari kekuasaan. Kami enggak mencari kekuasaan. Kalau mau mencari kekuasaan kami dengan yang mau menang saja dari awal gitu," tegas Max.

Kubu Prabowo-Hatta tengah menggugat ke Mahkamah Konstitusi terkait keputusan KPU yang menetapkan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Mereka juga mendorong dibentuknya panitia khusus Pilpres di DPR. Mereka beralasan terjadi kecurangan dalam Pilpres 9 Juli lalu.

Hanya, Demokrat tidak ikut dalam deklarasi koalisi Merah Putih yang dipermanenkan. Koalisi itu dilanjutkan dalam kerja sama di parlemen. (baca: Syarief Hasan Mengaku Tak Utus Perwakilan Demokrat ke Deklarasi Merah Putih)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Nasional
Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Nasional
KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com